Negara Ambil Alih 3,7 Juta Ha Hutan Lindung, Hashim: Semua Ilegal
JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik kandung Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa 3,7 juta hektare hutan lindung yang digunakan secara ilegal oleh perusahaan sawit telah diambil alih negara.
Hashim mengatakan, Presiden Prabowo mengambil tindakan dan mengembalikan hutan lindung tersebut menjadi milik pemerintah. Tindakan ini dinilai akan menguntungkan negara dari sisi tambahan pendapatan.
"Ternyata dilaporkan 3,7 juta hektare hutan lindung dirampas, dicuri oleh pengusaha nakal, dan ditanami kebun sawit. Semua ilegal, tidak bayar PBB, royalti, negara dapat nol," ujarnya dalam acara Doa Bersama Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).
Hashim mengatakan, berdasarkan laporan dari Kejaksaan Agung dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), aktivitas ilegal ini sudah berlangsung selama puluhan tahun, namun baru mendapatkan penindakan belakangan ini.
"Prabowo kaget, disuruh dikaji lagi (oleh Kejagung dan BPKP). Kalau benar melakukan pelanggaran, harus ditindak. Sekarang 3,7 juta hektare sudah dikuasai kembali oleh negara," sambungnya.
Hashim menegaskan, Presiden Prabowo berkomitmen untuk memberantas korupsi dan seluruh praktik ilegal yang merugikan negara.
Hashim juga menceritakan bahwa ia dan Presiden Prabowo sempat hendak disogok oleh beberapa pihak dengan nilai masing-masing USD1,5 miliar dan USD1 miliar. Namun, tawaran tersebut diakui ditolak sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi.
"Saya ditelepon Pak Prabowo beberapa bulan lalu. ‘Saya mau disogok orang,’ (kata Prabowo). ‘Berapa?’ ‘USD1 miliar.’ Orang nekat, presiden mau disogok USD1 miliar," kata Hashim.
"Saya datang ke Prabowo, saya juga baru mau disogok USD1,5 miliar. Saya bukan pejabat, mau dikasih USD1,5 miliar, itu sekitar Rp25 triliun," tutupnya.
(Feby Novalius)
