Penumpang Kereta Api Diprediksi Tembus 3,94 Juta Orang pada Libur Nataru
JAKARTA – Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, sebesar 3,29 persen atau sekitar 3,94 juta orang diprediksi menggunakan kereta api jarak jauh pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Karenanya Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta manajemen keselamatan di sektor perkeretaapian harus ditingkatkan dan dijalankan secara disiplin selama periode tersebut.
Dudy menyatakan bahwa masa angkutan Nataru merupakan salah satu periode paling krusial dalam penyelenggaraan transportasi nasional, salah satunya pada sektor perkeretaapian. Ia menyebut beban layanan perkeretaapian pada masa Nataru tidak hanya tinggi, tetapi juga berlangsung lebih panjang.
“Dengan kondisi seperti ini, saya ingin menegaskan agar manajemen keselamatan perekeretaapian harus ditingkatkan dan dijalankan secara disiplin serta terukur,” ungkap Menhub Dudy dalam Apel Gelar Pasukan Posko Angkutan Nataru 2025/2026 di Stasiun Gambir, Jakarta dikutip, Jumat (19/12/2025).
Dia menjelaskan, manajemen keselamatan yang dimaksud dapat diimplementasikan dalam beberapa hal, di antaranya penyiagaan personel yang memadai dan profesional, pemantauan intensif prasarana jalan rel, serta kesiapan peralatan dan sarana penanganan gangguan. Berikutnya, mitigasi khusus pada daerah rawan banjir dan longsor, kemudian penguatan pengamanan dan pengawasan perlintasan sebidang berisiko tinggi.
“Keselamatan harus menjadi budaya, menjadi kebiasaan yang dibangun setiap hari di setiap lini kerja, tanpa pengecualian. Keselamatan harus dikelola secara preventif dan berbasis data lapangan,” tuturnya.
Dia mengatakan, di masa libur Nataru 2025/2026 kereta api memegang peran strategis sebagai tulang punggung mobilitas nasional. Setiap gangguan layanan kereta api berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap lalu lintas jalan, bandara, pelabuhan, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Apalagi saat ini sejumlah wilayah dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan banjir, longsor, hingga gangguan prasarana
perkeretaapian.
“Tanggung jawab yang diemban pada masa Nataru bukanlah tanggung jawab biasa, melainkan tanggung jawab publik dalam skala nasional. Oleh sebab itu, kesiapan operasional pada masa Nataru ini harus berada pada level tertinggi,” sebutnya.
Menhub Dudy juga kembali mengingatkan peristiwa gangguan keamanan terhadap sarana perkeretaapian yang terjadi beberapa bulan lalu, salah satunya kejadian kebakaran gerbong. Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa aspek keselamatan dan keamanan perkeretaapian tidak hanya berkaitan dengan faktor teknis dan alam semata, namun juga memerlukan kewaspadaan terhadap faktor non teknis, termasuk aspek pengamanan dan ketertiban di lingkungan perkeretaapian.
“Keselamatan perkeretaapian bukan semata-mata tanggung jawab internal pihak KAI, melainkan hasil dari koordinasi lintas sektor. Karena itu, sinergi dengan Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, BMKG, Basarnas, Pemerintah Daerah, serta seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat, terutama dalam pengambilan keputusan cepat di lapangan,” tutupnya.
(Taufik Fajar)
