RI Siap Stop Impor Solar di 2026, Jangan Bebani APBN

Dia menegaskan, tidak boleh ada lagi Izin khusus yang hanya dinikmati segelintir pihak. Tidak boleh juga ada celah kebijakan atas nama kebutuhan mendesak dan juga haram hukumnya ada kompromi karena tekanan modal besar. Jika stop impor solar hanya berlaku keras ke negara dan BUMN, tetapi lunak ke korporasi besar, maka kebijakan ini niscaya kehilangan legitimasi publik.

“Saya tidak mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut harus dimatikan. Namun transisi harus jelas, tegas, dan berbatas waktu. Pemerintah harus berani mengatakan bahwa impor solar adalah fase yang selesai. Perusahaan besar harus diarahkan bertransformasi, bukan dilindungi oleh kebijakan abu-abu. Negara tidak boleh kalah oleh lobi. Kebijakan energi bukan urusan elite, tetapi kepentingan publik,” kata Sofyano.

Sofyano menegaskan stop impor solar harus jadi reformasi, bukan sekadar larangan. Larangan impor bukan tujuan akhir, harus diikuti oleh perbaikan dan perubahan termasuk penyempurnaan peraturan.

"Stop impor solar langkah strategis yang benar. Namun, jangan jadikan APBN sebagai korban kebijakan yang tidak tuntas. Keberanian sejati bukan hanya menghentikan impor, tetapi juga berani jujur pada angka, berani menolak distorsi, dan berani melawan kepentingan sempit. Stop impor solar harus menjadi simbol keberanian yang rasional, bukan sekadar gagah di judul, tetapi bocor di anggaran,” pungkas Sofyano.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.