JAKARTA – Industri galangan kapal memiliki risiko kerja tinggi, baik dari sisi keselamatan maupun kesehatan pekerja. Untuk mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan, pelaku industri kini semakin menekankan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
Melalui serangkaian bimbingan teknis dan forum diskusi, pimpinan serta manajer galangan kapal diberikan wawasan dan praktik terbaik terkait kepemimpinan keselamatan, pengendalian risiko, serta penerapan K3 secara efektif di lapangan. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan budaya kerja yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan di sektor maritim.
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) serta Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penerapan SMK3 bagi industri galangan kapal sebagai upaya memperkuat keselamatan kerja di sektor maritim.
Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, menekankan pentingnya peran kepemimpinan dalam membangun budaya keselamatan. “Peningkatan keselamatan harus dimulai dari kepemimpinan. Ini menjadi momentum bagi para pemimpin untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan industri galangan kapal yang lebih aman,” ujar Arief, Rabu (7/1/2026).
Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kompetensi keselamatan merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi seluruh pekerja galangan kapal. “BKI siap mendukung setiap upaya peningkatan keselamatan, termasuk melalui edukasi dan penguatan awareness agar risiko dapat diminimalkan,” tambahnya.
Industri galangan kapal memang termasuk sektor dengan risiko tinggi. Penerapan SMK3 secara konsisten diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja, fatalitas, dan penyakit akibat kerja, sekaligus memastikan pemenuhan regulasi keselamatan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, para pelaku industri galangan kapal mendapatkan ruang belajar dan bertukar pengalaman terkait penerapan SMK3 yang sesuai kebutuhan lapangan. Penguatan kapasitas pimpinan dan manajer diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengawasan, pengendalian risiko, serta terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman bagi pekerja.
(Feby Novalius)