Usut Pengemplang Pajak, Purbaya Akan Sidak 2 Perusahaan Baja Asal China
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas terhadap praktik lancung puluhan perusahaan baja asing yang beroperasi di Indonesia.
Menkeu menjadwalkan kunjungan lapangan atau sidak ke sejumlah perusahaan baja asal China yang terdeteksi melakukan pengemplangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sidak tersebut rencananya akan dilaksanakan antara hari Selasa atau Rabu pekan ini guna menindaklanjuti temuan pelanggaran fiskal yang merugikan negara.
"Sehari dua hari ini saya akan ke sana," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (19/1/2026).
Berdasarkan data kementerian, terdapat puluhan entitas bisnis di sektor baja yang seluruhnya berasal dari China yang kedapatan mengabaikan kewajiban perpajakan mereka. Dari puluhan nama tersebut, pemerintah telah mengantongi dua nama besar yang akan menjadi target utama pemeriksaan mendadak.
"Yang baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan. Yang dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat. Itu dari China semua. Bukan campur-campur," tegas Purbaya pada Rabu (14/1/2026).
Selain masalah PPN, Menkeu sebelumnya juga membongkar modus operandi lain yang digunakan perusahaan-perusahaan ini, yakni dugaan pemalsuan data karyawan melalui penggunaan identitas penduduk lokal secara tidak sah.
"Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia enggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat," papar Purbaya saat memberikan keterangan di Kementerian Keuangan.
Purbaya menyatakan keheranannya atas operasional perusahaan-perusahaan ilegal berskala besar tersebut yang bisa luput dari pengawasan dalam jangka waktu lama.
Dia memberikan sinyal kuat akan adanya evaluasi internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mengusut potensi keterlibatan oknum pegawai yang melakukan pembiaran.
"Harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang ngelihatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat, nanti kita lihat ya," tandasnya.
(Taufik Fajar)
