Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ini Profilnya
JAKARTA - Komisi XI DPR RI telah menetapkan Wakil Menteri Keuangan, Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih.
Keputusan ini diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam rapat internal yang digelar setelah seluruh kandidat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Senin (26/1/2026).
Ayah Thomas atau yang akrab disapa Tommy merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini mengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Sedangkan ibunya, Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto pendiri Partai Gerindra.
Thomas juga merupakan cicit R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46. Thomas sudah menikah dan dikaruniai tiga orang anak.
Thomas sekolah di SMP Kanisius, Menteng, Jakarta. Sementara kuliahnya di luar negeri.
Dia kuliah di bidang studi sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat dan mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.
Kariernya dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 di Indonesia Business Weekly. Selain itu, Tommy pun pernah bekerja sebagai analisis keuangan di Whitlock NatWest Securities, Hong Kong.
Pada tahun 2006, karirnya terus meningkat saat pamannya Hashim memintanya untuk membantu di Arsari Group dan ia menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.
Sementara di politik, dia terlibat dalam partai Gerindra, Tommy juga pernah menjadi Caleg di Provinsi Kalimantan Barat. Kini dia menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra.
Dia pengendali keuangan partai bentukan pamannya, Prabowo Subianto.
Sebelumnya Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengonfirmasi Thomas Djiwandono sudah mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Hal ini menyusul pencalonannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
“Saya sudah memastikan bahwa semua proses yang berjalan saat ini itu sudah proper secara aturan perundangan soal kemudian keanggotaan partai politik, kemudian sebagai pengurus partai politik sudah dipastikan bahwa sejak awal itu sudah terpenuhi mengenai surat pengunduran diri, mengenai posisi-posisi yang ada pada keanggotaan di partai itu sudah tidak berjalan,” kata Misbakhun di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan.
(Taufik Fajar)
