Purbaya Sebut Iuran Board of Peace Rp16,9 Triliun Diambil dari Anggaran Kemenhan
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran untuk iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, bakal diambil dari anggaran Kementerian Pertahanan.
Diketahui iuran keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian tersebut menurut informasi ditetapkan sebesar USD1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun.
“Ya, nanti selalu lewat Kemenhan, kan? Pasti selalu lewat Kemenhan,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa 3 Februari 2026.
Purbaya soal Iuran Ambil Jatah APBN
Purbaya belum memutuskan apakah dana iuran Board of Peace akan mengambil jatah lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bila ternyata anggaran yang dibutuhkan lebih besar dari kapasitas fiskal di Kemenhan, Purbaya membuka peluang realokasi anggaran. Namun, kata dia, manajemen fiskal untuk iuran ini akan dijaga dengan hati-hati.
“Nanti kita lihat. Kalau nggak cukup, kami reorientasi. Yang penting adalah kami akan menjaga anggarannya tetap prudent,” ujarnya.
Anggaran Kemenhan 2026
Anggaran Kemenhan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp187,1 triliun. Anggaran itu digunakan untuk menggaji pegawai dan prajurit TNI, memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, dan memperkuat sektor-sektor pertahanan lain yang berkaitan dengan kedaulatan negara.
PBNU soal Iuran Board of Peace
Di tempat terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf mengungkapkan iuran untuk menjadi anggota permanen Dewan Perdamaian Board of Peace (BoP) dibutuhkan untuk membangun Gaza.
“Iuran itu memang dibutuhkan karena yang akan dilakukan adalah satu agenda dengan pembiayaan besar-besaran untuk Gaza itu,” kata Gus Yahya dalam keterangannya di Istana Kepresidenan.
Diketahui, kondisi Gaza saat ini sudah dihancurkan oleh agresi Israel. Gus Yahya pun menilai perlu ada penggalangan dana untuk membangun wilayah Palestina di tepi laut Mediterania itu.
“Sehingga memang dibutuhkan semacam mobilisasi pembiayaan untuk itu, sehingga para partisipan yg ikut di dalam dewan itu juga diminta untuk beriuran. Itu sebagai iuran untuk Gaza, untuk pembangunan Palestina,” katanya.
Prabowo Tanda Tangani Piagam Dewan Perdamaian
Sekadar informasi, Prabowo Subianto turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk Gaza pada sela-sela acara World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1) siang waktu setempat.
Sementara, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyatakan tidak ada kewajiban bagi negara anggota untuk membayar dana iuran sekitar USD1 miliar.
Menlu menegaskan bahwa negara yang diundang dapat menjadi anggota Dewan Perdamaian selama tiga tahun.
“Jadi kalau misalnya (satu negara) ikut berpartisipasi (membayar dana), itu artinya dia (anggota) permanen,” kata Sugiono, tanpa menjelaskan lebih lanjut apakah Indonesia akan ikut berkontribusi dana kepada Dewan Perdamaian.
(Dani Jumadil Akhir)
