JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang relaksasi produksi batu bara dan nikel, seiring dengan tren harga kedua komoditas tersebut yang diharapkan tetap stabil dan menguat di pasar global.
Bahlil menjelaskan, opsi relaksasi produksi memang tengah dipertimbangkan, namun hanya akan diterapkan secara terbatas dan terukur. Langkah ini diambil untuk menghindari kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga komoditas di pasar internasional.
Menurut Bahlil, pemerintah akan berhati-hati dalam mengambil keputusan, dengan tetap mengacu pada dinamika pasar global serta kebutuhan domestik. Jika harga batu bara dan nikel terus menunjukkan tren positif, maka relaksasi produksi bisa menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
"Kalau harga stabil dan terus bagus, kita akan membuat bagaimana relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Jadi semuanya masih dalam batas koordinasi dengan pasar terkait kebutuhan supply and demand," ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, pada Rabu (25/3/2026).
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa perkembangan harga komoditas serta strategi pengelolaannya telah dilaporkan kepada Presiden. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya menempatkan kepentingan negara sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional. Karena itu, kebijakan produksi tidak hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan dan ketahanan sumber daya.
“Presiden memerintahkan agar kepentingan negara menjadi prioritas di atas segalanya, dan kita harus menjaga sumber daya alam sebagai aset bangsa,” ucap Bahlil.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga batu bara dan nikel dapat terus terjaga, sekaligus membuka ruang bagi optimalisasi produksi secara hati-hati di tengah ketidakpastian global.
Sebelumnya, Kementerian ESDM memangkas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi batu bara dan nikel untuk tahun 2026. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan harga mengingat Indonesia sebagai produsen besar kedua komoditas tersebut di kancah global.
Bahlil mengatakan, RKAB merupakan instrumen pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam agar berjalan sesuai desain pembangunan nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak semata-mata mempertimbangkan kepentingan industri, tetapi juga keberlanjutan bagi generasi mendatang.
"RKAB ini adalah instrumen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam kita by design, mengedepankan kepentingan negara, pendapatan negara, dan lingkungan," ujar Bahlil dalam Raker bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1).
Kementerian ESDM menetapkan produksi batu bara pada tahun 2026 dijaga di bawah 600 juta ton. Sementara untuk komoditas nikel, produksinya dibatasi di angka 250-260 juta ton.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.