Lapor Prabowo, Bahlil Siapkan Proyek Hilirisasi Rp 239 Triliun
JAKARTA - Pemerintah menyiapkan investasi besar senilai Rp239 triliun dalam proyek hilirisasi tahap lanjutan sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari sektor mineral. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui optimalisasi nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, tambahan 13 proyek hilirisasi tersebut saat ini memasuki tahap finalisasi dan diharapkan segera berjalan dalam waktu dekat. Investasi besar ini melengkapi 20 proyek hilirisasi tahap pertama yang sebagian sudah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking).
"Total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi," ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026).
Menurut Bahlil, hilirisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas industri dalam negeri, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperbesar penerimaan negara dari sektor mineral. Selama ini, Indonesia dinilai belum memperoleh nilai optimal karena masih menjual bahan mentah dengan harga relatif rendah.
Pemerintah kini mendorong perubahan paradigma tersebut dengan memastikan setiap komoditas mineral memberikan nilai tambah maksimal sebelum diekspor. Langkah ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan royalti, pajak, serta berbagai sumber penerimaan negara lainnya.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga memberi sinyal akan menyesuaikan Harga Patokan Mineral (HPM), khususnya untuk komoditas nikel. Kebijakan ini diarahkan agar negara mendapatkan porsi yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut di tengah fluktuasi harga global.
Di sisi lain, pemerintah tetap berhati-hati dalam mengelola produksi komoditas unggulan seperti batu bara dan nikel. Meski membuka peluang relaksasi produksi, kebijakan tersebut akan dilakukan secara terbatas dan terukur agar tidak memicu kelebihan pasokan yang dapat menekan harga di pasar internasional.
Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara volume produksi dan harga jual, sehingga penerimaan negara tetap optimal. Pemerintah menilai, menjaga harga komoditas tetap kompetitif jauh lebih strategis dibanding sekadar meningkatkan volume produksi tanpa kontrol.
Arahan Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya menjadikan sumber daya alam sebagai aset strategis negara yang harus dikelola untuk kepentingan nasional. Selain hilirisasi, pemerintah diminta mencari sumber-sumber penerimaan baru di sektor mineral yang selama ini belum tergarap optimal.
Dengan kombinasi hilirisasi, penyesuaian harga acuan, serta pengendalian produksi, pemerintah menargetkan sektor mineral dapat menjadi salah satu penopang utama APBN ke depan. Tahun 2026 pun diproyeksikan sebagai momentum penting untuk membuktikan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam sekaligus memperkuat fondasi fiskal nasional.
"Kita ingin harga bagus, produksi juga baik. Tapi kalau tidak, jangan sampai sumber daya kita dijual murah," tegas Bahlil.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
