Lonjakan Harga Minyak Dunia Tekan APBN, Subsidi Energi Bisa Bengkak Rp300 Triliun
JAKARTA — Lonjakan harga minyak dunia menjadi ancaman serius bagi APBN 2026. Setiap kenaikan harga minyak yang kini menembus USD116 per barel berpotensi mendorong pembengkakan subsidi dan kompensasi energi.
Berdasarkan asumsi makro APBN, kenaikan harga minyak sebesar USD1 per barel dapat menambah beban subsidi dan kompensasi energi hingga sekitar Rp8–10 triliun. Dengan realisasi harga minyak dunia yang dapat menembus USD90–100 per barel, total belanja subsidi energi berpotensi kembali mendekati atau bahkan melampaui Rp300 triliun per tahun, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
"Ini berisiko mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Pengamat Otomotif Martinus Pasaribu, Senin (30/3/2026).
Martinus menambahkan, sekitar 60–70% kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dari impor, sementara lifting minyak domestik terus menurun dan berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Kondisi ini membuat APBN sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia, terutama di tengah eskalasi konflik geopolitik seperti di Selat Hormuz.
Dalam konteks ini, kendaraan listrik disebut menjadi solusi jangka panjang karena mampu mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Selain menekan impor, peralihan ke listrik juga membantu mengurangi kebutuhan subsidi BBM yang selama ini sebagian besar dinikmati oleh sektor transportasi.
Dari sisi efisiensi, kendaraan listrik jauh lebih hemat. Biaya energi kendaraan listrik rata-rata hanya sekitar Rp300–500 per kilometer, dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin yang bisa mencapai Rp1.000–1.500 per kilometer, tergantung jenis kendaraan dan harga BBM. Artinya, potensi penghematan biaya operasional bisa mencapai 60–70% bagi pengguna.
“Diperkirakan, penggunaan 1 juta mobil listrik dapat menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter BBM per tahun, sementara 5 juta motor listrik berpotensi menghemat hingga 1,75 juta kiloliter,” tegas Martinus.
Jika dikonversi, total penghematan mencapai sekitar 3 juta kiloliter BBM per tahun—dari kombinasi 1 juta mobil listrik dan 5 juta motor listrik—yang setara dengan pengurangan impor minyak dalam jumlah signifikan. Dengan asumsi harga minyak global berada di kisaran USD90–100 per barel, pengurangan impor tersebut dapat menghemat devisa sekitar Rp30–40 triliun per tahun.
Selain itu, berkurangnya konsumsi BBM domestik berpotensi menekan beban subsidi dan kompensasi energi, sehingga ruang fiskal pemerintah dapat lebih difokuskan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Lebih jauh, elektrifikasi transportasi memberikan efek ganda (multiplier effect), mulai dari penguatan industri baterai dalam negeri, peningkatan investasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan energi bersih.
Martinus mendorong pemerintah mempercepat adopsi kendaraan listrik melalui kebijakan yang terintegrasi, mulai dari insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pengisian daya (SPKLU), hingga penguatan ekosistem industri kendaraan listrik nasional.
“Transisi ke kendaraan listrik bukan hanya langkah menuju energi bersih, tetapi juga strategi konkret untuk penghematan devisa, menjaga ketahanan fiskal, dan memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian global,” pungkasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
