Karena bagaimana pun, masyarakat harus tahu bahwa saat ini kondisi BBM global memang sedang tidak baik, akibat perang Iran melawan AS dan Israel. ”Kalau dalam kondisi kahar seperti sekarang dan kemudian kita bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, justru berbahaya. Tidak punya sense of crisis,” jelas Kholid.
Begitu pula penyesuaian harga BBM. Menurut Kholid, dalam kondisi krisis energi global seperti sekarang, merupakan upaya untuk mengurangi beban fiskal dalam menanggung beban subsidi dan kompensasi.
Kholid mencontohkan, setiap kenaikan harga minyak USD1 per barel, akan ada tambahan potensi kenaikan beban subsidi dan kompensasi sebesar Rp10,3 triliun. Dengan demikian, jika harga minyak sekarang sudah di atas USD100/barel, tentu berdampak pada tingginya beban kapasitas fiskal.
”Solusinya bagaimana? Sebagian harus dialihkan kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan harga BBM,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo. Sartono mengapresiasi langkah Pertamina yang berusaha menjaga ketersediaan stok BBM, di tengah tekanan krisis energi global.
“Namun, yang lebih penting adalah memastikan bahwa informasi ketersediaan jaminan stock tersebut disampaikan secara terukur dan mudah dipahami masyarakat agar publik merasa aman dan tidak mudah terprovokasi,” ujar Sartono.
Selain itu, Sartono juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi kenaikan harga BBM yang belum terverifikasi. "Masyarakat harus tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Tidak perlu melakukan penimbunan BBM karena justru akan memperburuk kondisi distribusi dan merugikan masyarakat luas. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi pemerintah atau Pertamina,” katanya.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.