Menteri PU Klaim APBN Transparan Usai Digeledah Kejaksaan
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengklaim penggunaan APBN di kementeriannya berjalan secara transparan dan akuntabel. Pernyataan ini disampaikan menyusul penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan kasus korupsi proyek tahun anggaran 2023–2024 pada Kamis (9/4/2026).
Dody menjelaskan Kementerian Pekerjaan Umum memiliki sistem perangkat lunak untuk memantau penggunaan APBN di setiap proyek. Sistem tersebut terus diperbarui secara berkala.
“Sehingga harapannya tidak hanya masalah akuntabilitas, integritas, dan efektivitas, tetapi juga kebermanfaatan bagi masyarakat,” kata Dody saat ditemui di kantor Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).
Dody menekankan penggunaan APBN yang termonitor selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Setiap menteri diminta untuk memaksimalkan penyaluran anggaran negara agar bermanfaat bagi kepentingan publik.
“Itu yang selalu didiskusikan oleh Pak Presiden kepada kami, satu rupiah yang dipakai untuk membangun sesuatu harus memberikan manfaat 10–20 kali kepada masyarakat. Jadi itu yang kami kerjakan hari ini,” kata Dody.
