Pemerintah akan terus memantau berbagai parameter, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga survei kepercayaan konsumen, untuk memastikan kebijakan fiskal tidak menjadi penghambat aktivitas ekonomi.
“Kita lihat kan macam-macam. Ada pertumbuhan ekonomi, ada survei kelayakan konsumen, ada pembelian segala macam. Tapi kita pastikan itu tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan pun,” tambahnya.
Sejalan dengan Menkeu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktur Jenderal Bimo Wijayanto memastikan bahwa rencana PPN tol masih dalam level perencanaan strategis jangka panjang dan belum menjadi aturan hukum yang mengikat.
Di sisi lain, pengamat ekonomi Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai efek domino jika PPN tol dipaksakan. Menurutnya, tambahan biaya di jalan tol berisiko tinggi memicu kenaikan inflasi melalui jalur biaya logistik.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.