Membaca Pidato Ekonomi Makro Presiden di DPR
Budi Setiyono, Sesmendukbangga
JAKARTA - Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR bukan sekadar penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Pidato itu sesungguhnya adalah deklarasi arah baru pembangunan ekonomi Indonesia, menuju negara yang lebih aktif, lebih nasionalistik secara ekonomi, dan lebih agresif mengejar pertumbuhan tinggi.
Dalam pidato yang berlangsung lebih dari 90 menit itu, Presiden mematok target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8–6,5 persen dan menargetkan ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 8 persen pada 2029. Pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga defisit fiskal di kisaran 1,8–2,4 persen dari PDB, sambil memperluas hilirisasi, memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam, serta memperbesar peran sovereign wealth fund Danantara Indonesia.
Dilihat dari berbagai aspek, pidato tersebut menunjukkan arah besar kebijakan yang menjanjikan. Pertanyaan berikutnya yang penting kita tindaklanjuti adalah bagaimana agar kita memiliki kapasitas institusional untuk melaksanakannya.
Sejarah menunjukkan bahwa negara berkembang yang berhasil menjadi negara maju disebabkan oleh adanya visi pemimpin yang kuat sekaligus institusi yang mampu menjalankan visi tersebut secara konsisten.
Membangun Optimisme dan Menghitung Risiko
Pidato Presiden memperlihatkan keyakinan bahwa Indonesia harus keluar dari model lama yang terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah. Selama puluhan tahun, Indonesia mengekspor batu bara, sawit, dan mineral dengan nilai tambah yang sebagian besar dinikmati negara lain. Karena itu, dorongan hilirisasi adalah langkah yang secara historis memang tepat.
Tentu, hilirisasi tidak otomatis menjadikan Indonesia negara maju. Terutama jika hanya berhenti pada pembangunan smelter dan pengolahan dasar, Indonesia justru berisiko terjebak menjadi sekadar lokasi industri berbiaya murah dan berpolusi tinggi.
Negara maju lahir bukan hanya dari pengolahan sumber daya, melainkan juga dari kemampuan menghasilkan teknologi, inovasi, dan produktivitas tinggi.
Di sinilah tantangan terbesar Indonesia berada. Produktivitas tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan agar tidak tertinggal dibanding negara-negara Asia Timur. Belanja riset nasional perlu ditingkatkan. Kualitas pendidikan dan keahlian profesi harus diperkuat. Biaya logistik domestik harus diefisienkan, sementara birokrasi dan regulasi harus mendukung efisiensi ekonomi. Segala bentuk pungli yang memberatkan dunia usaha harus diberantas.
