Purbaya Bantah Isu Pencucian Uang di Merah Putih Bond
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait surat yang dikirimkan Koalisi Sipil Danantara Monitor kepada Financial Action Task Force (FATF) mengenai ketentuan Pasal 50A Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Ia membantah anggapan bahwa Merah Putih Bond dapat menjadi celah bagi praktik pencucian uang. Menurutnya, banyak negara telah menerapkan kebijakan serupa, bahkan dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan Indonesia.
"Jadi ini enggak nyuci uang. Negara lain banyak melakukan ini lebih jauh dari kita," ungkap Purbaya saat ditemui, Rabu (2/7/2026).
Diketahui, FATF merupakan organisasi antarpemerintah yang menetapkan standar global untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Purbaya pun mengaitkan kuatnya pengaruh Singapura di FATF dengan munculnya kekhawatiran terhadap kebijakan tersebut.
"FATF negaranya mana ketuanya? Coba Anda lihat. Coba lihat dulu ketuanya siapa. Biar fair. Salah satu pemain utama di FATF, ketua sebelumnya adalah Singapura. Jadi mereka mempunyai peran yang kuat sekali di FATF," tambahnya.
Meski demikian, Purbaya mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai aspek teknis pencucian uang. Ia menyerahkan penilaian tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sementara dirinya fokus menjalankan kebijakan pemerintah.
"Kalau saya sih jalankan kebijakan presiden seperti itu. Cuma begini, dunia itu enggak hitam putih. Kita jangan sampai dirugikan terlalu banyak saja, itu langkah kebijakannya," tegas Purbaya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
