Antrean Panjang di SPBU karena Banyak Warga Beralih ke BBM Subsidi
JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan mencukupi. Kepastian itu diperoleh setelah Komisi XII DPR menerima laporan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina Patra Niaga.
"Kami mendapat laporan bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi di depot masing-masing, di seluruh depot yang ada di Indonesia semuanya mencukupi," kata Bambang, Kamis (16/7/2026).
Meski stok dipastikan aman, Bambang mengakui dalam beberapa waktu terakhir terjadi antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah. Menurutnya, berdasarkan penjelasan yang diterima, antrean tersebut salah satunya dipicu oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.
"Dijelaskan bahwa terkait dengan antrean tersebut mungkin disebabkan antara lain, karena pertama adanya shifting daripada masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi, non-subsidi, beralih kepada BBM subsidi," lanjutnya.
Senada dengan itu, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, penyaluran BBM subsidi maupun BBM kompensasi negara, seperti Pertalite, Biosolar, dan minyak tanah, masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terdapat adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak-pihak tertentu yang diduga membeli untuk kemudian dijual kembali kepada sektor industri atau pihak lain.
Menurutnya, BPH Migas telah meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi, termasuk melakukan operasi tangkap tangan bersama aparat penegak hukum.
"Kita langsung tindak tegas untuk teman-teman di lapangan serta adanya penyerahan barang-barang bukti, kendaraan-kendaraan yang terbukti sebagai helikopter, pengerit maupun pengetap yang sering keluar masuk SPBU kita serahkan kepada aparat pendagang hukum untuk dilakukan tindakan sesuai dengan aturan dan regulasinya," tegas Anas.
Dia menambahkan BPH Migas terus menindak pelanggaran penyalahgunaan BBM subsidi, mulai dari pemblokiran QR Code hingga penyerahan kendaraan yang terbukti melakukan penimbunan atau penyalahgunaan kepada aparat penegak hukum.
"Kami mengharap dan mengimbau belilah BBM sesuai kebutuhan harian yang bijak dan wajar. Dan kami terus menggerakkan dan melakukan evaluasi kaitannya pelanggaran-pelanggaran pembelian BBM subsidi baik itu melakukan blokir QR Code," lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Adityawarman mengatakan pihaknya telah mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat distribusi BBM. Upaya tersebut meliputi penambahan armada mobil tangki, penambahan awak mobil tangki (AMT), serta memperpanjang jam operasional SPBU dan pengiriman dari terminal BBM ke SPBU.
"Mudah-mudahan itu juga bisa mengurai dalam waktu lebih cepat," tuturnya.
Dia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena stok BBM dan LPG nasional dalam kondisi lebih dari cukup. Menurutnya, ketahanan stok BBM nasional saat ini berada di kisaran 14 hingga 40 hari. Sementara untuk Pertalite dan Biosolar, rata-rata stok tersedia sekitar 15 hari.
"Kalau stok untuk BBM nasional itu rata-rata di 14 sampai 40 hari itu berbeda-beda ya karena ada yang mungkin sekarang Pertalite dan biosolar rata-rata sekarang di 15 hari," tegas Taufik.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
