B50 Jalan, Indonesia Pangkas Ketergantungan Impor Solar
JAKARTA - Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap energi impor melalui implementasi program B50. Selain menekan impor, B50 juga menjadi bukti sektor perkebunan kelapa sawit berperan besar dalam mendukung swasembada energi nasional.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, melalui penerapan B50, Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar karena separuh kebutuhan biodiesel dipenuhi dari minyak sawit yang diproduksi petani di dalam negeri.
"Dengan B50, Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar diesel atau solar. Lima puluh persen berasal dari minyak bumi dalam negeri dan lima puluh persen berasal dari minyak sawit yang dihasilkan petani Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara agraris seperti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam dan kerja keras petaninya untuk mencapai swasembada energi," kata Wamentan Sudaryono, Jumat (17/7/2026).
Ia menilai, keberhasilan menuju swasembada energi tidak terlepas dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan terlebih dahulu. Pengalaman saat pandemi COVID-19, lanjutnya, menjadi pelajaran penting bahwa setiap negara akan memprioritaskan kebutuhan domestiknya sehingga Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
"Saat pandemi kita merasakan sulitnya memperoleh beras dari negara lain. Dari pengalaman itulah kita bekerja keras hingga akhirnya Indonesia mencapai swasembada pangan. Sekarang kita melangkah lebih jauh dengan memperkuat swasembada energi," ujarnya.
Selain itu, Sudaryono menjelaskan konsep Best Fast Result menjadi pendekatan utama Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan berbagai program strategis nasional. Menurutnya, pemerintah mendorong agar setiap kebijakan dapat dieksekusi secara cepat, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kalau programnya besar tetapi terlalu lama dikerjakan, manfaatnya juga terlambat dirasakan. Karena itu Presiden selalu mendorong agar setiap kebijakan dieksekusi cepat dengan hasil terbaik sehingga manfaatnya segera diterima masyarakat," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan bahwa penguatan ketahanan energi menjadi kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia.
"Di tengah situasi geopolitik yang terus bergejolak, semakin terasa urgensi bagi Indonesia untuk membangun ketahanan energi. Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, pembangunan ketahanan energi diarahkan untuk mempercepat swasembada energi, mendorong hilirisasi industri, memperkuat konektivitas, serta mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," ujar Hashim.
Senada dengan Hashim, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan perubahan iklim, Indonesia membutuhkan sistem energi yang semakin mandiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya dalam negeri. Menurutnya, arah kebijakan Presiden Prabowo menjadi pijakan penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
"Kita sedang bergerak dari sistem energi yang berbasis impor menuju energi berbasis sumber daya domestik (domestic-based energy). Dengan begitu, ketahanan energi semakin kuat, energi menjadi lebih terjangkau, pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat, lapangan kerja tercipta, kemiskinan dapat ditekan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat," kata Darmawan.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
