Listrik Desa Makin Masif di 2.792 Lokasi, Jangkau 137 Ribu Calon Pelanggan pada 2026
JAKARTA – PT PLN (Persero) terus mempercepat pemerataan akses listrik sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Upaya pemerataan tersebut turut didukung pemerintah yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026.
Sinergi pemerintah dan PLN ini mendapat apresiasi dari sejumlah kepala daerah yang merasakan percepatan penyediaan akses listrik bagi masyarakat di wilayahnya.
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing. Tri Winarno, menegaskan percepatan akses listrik desa harus didukung dengan data yang akurat agar pelaksanaannya tepat sasaran. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026 untuk mempercepat pemerataan akses listrik, dengan pelaksanaan yang akan dikawal bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan agar berjalan secara akuntabel.
"Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," ujarnya, Sabtu (18/7/2026).
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pemerataan akses listrik tidak boleh berhenti sebagai komitmen atau target semata, melainkan harus diwujudkan melalui langkah nyata agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan kelistrikan.
“Kami mengapresiasi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia. Arahan beliau jelas, yaitu mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujar Darmawan.
