Amran Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan Beras Fortifikasi Tak Sesuai Standar
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan akan mencabut izin usaha perusahaan beras fortifikasi yang terbukti tidak memenuhi standar. Langkah tegas tersebut diambil setelah hasil pengawasan menemukan sekitar 80 persen sampel beras fortifikasi yang diperiksa tidak sesuai ketentuan.
Amran mengatakan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan, terutama jika praktik tersebut merugikan masyarakat dan mengganggu tujuan program fortifikasi pangan.
“Saya sudah minta dicek sedetail mungkin. Kalau sudah terbukti melanggar, izinnya kami cabut. Yang melanggar harus diberi hukuman berat agar memberikan efek jera,” tegas Amran, Jumat (31/7/2026).
Ia menegaskan pemberantasan mafia pangan harus terus dilakukan karena praktik tersebut dinilai merampas hak masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang seharusnya memperoleh pangan bergizi dengan harga terjangkau.
“Kita tidak boleh berhenti memerangi mafia pangan. Ini bukan sekadar soal angka, tetapi mereka merampas hak rakyat. Yang dirugikan adalah masyarakat kecil yang seharusnya mendapat pangan bergizi dengan harga terjangkau,” ucapnya.
Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat 15 merek beras fortifikasi yang menjadi objek pemeriksaan. Dari sampel yang diuji, sekitar 80 persen dinyatakan tidak memenuhi standar fortifikasi yang telah ditetapkan.
