JAKARTA - Pemerintah mematangkan mekanisme pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Pembatasan tersebut menyasar kelompok desil 9 dan 10 serta kendaraan yang dinilai masuk kategori mewah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah masih menyiapkan sistem dan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut.
Berikut sejumlah fakta mengenai rencana pembatasan pembelian Pertalite:
1. Pertalite Akan Dibatasi
Purbaya mengatakan pembatasan Pertalite ditujukan kepada masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Pemerintah menilai kelompok tersebut memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi sehingga tidak menjadi prioritas penerima subsidi.
"Mau tanya apa? Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuatir 9-10, supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap," kata Purbaya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah masih melihat kesiapan sistem sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
2. Sistem Pertamina Dinilai Sudah Siap
Purbaya mengatakan dirinya telah melihat sistem yang disiapkan PT Pertamina (Persero) untuk mendukung pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
"Sekarang kita lihat sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina, sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan," ujarnya.
Sistem tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengidentifikasi konsumen berdasarkan kategori ekonomi maupun kendaraan.
3. Pemilik Mobil Mewah Dilarang Beli Pertalite
Selain berdasarkan kategori masyarakat, pemerintah juga mempertimbangkan jenis kendaraan sebagai salah satu kriteria pembatasan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencontohkan kendaraan mewah seperti BMW dan Mercedes-Benz tidak seharusnya menggunakan BBM bersubsidi.
"Jadi gini, nanti menyangkut dengan pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Keuangan] tadi," ujar Bahlil.
4. Bukan Berarti Konsumsi BBM Nasional Langsung Turun
Purbaya menjelaskan pembatasan Pertalite tidak serta-merta membuat total konsumsi BBM nasional turun secara drastis.
Menurutnya, masyarakat berpenghasilan tinggi yang tidak lagi dapat membeli Pertalite akan beralih menggunakan BBM nonsubsidi.
"Konsumsi mungkin akan sama, cuma subsidi akan berkurang karena sebagian terpaksa beli yang tidak bersubsidi," kata Purbaya.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap belanja subsidi dalam APBN dapat lebih tepat sasaran.
5. Pemerintah Belum Menetapkan Waktu Pelaksanaan
Purbaya menegaskan pemerintah belum menetapkan tanggal pasti penerapan pembatasan Pertalite. Saat ini, pemerintah masih menyempurnakan sistem dan mengevaluasi berbagai aspek teknis.
Meski demikian, pemerintah menargetkan kebijakan tersebut dapat mulai diterapkan sebelum pergantian tahun.
"Sebelum tahun depan. Akhir-akhir tahun lah," pungkas Purbaya.
6. Harga Pertalite Dipastikan Tidak Naik
Bahlil menegaskan pembatasan pembelian berbeda dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak akan dinaikkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Yang kedua, saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai sekarang, kami dua punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik. Ini yang paling penting," tegas Bahlil.
7. Tujuannya Agar Subsidi Lebih Tepat Sasaran
Bahlil mengatakan pembatasan dilakukan agar anggaran subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak.
"Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden," ungkap Bahlil.
Purbaya dan Bahlil sebelumnya melakukan koordinasi untuk membahas kesiapan teknis serta pola implementasi pembatasan Pertalite bagi kelompok masyarakat mampu.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.