6 Fakta Prabowo Bongkar Masalah BUMN dari 750 Perusahaan Mau Ditutup hingga Usut Direksi 30 Tahun
3. Prabowo Klaim Sudah Tutup 290 BUMN
Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN sebagai bagian dari upaya membenahi perusahaan negara. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 maksimal hanya 300 perusahaan.
"Tapi, saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan hanya BUMN yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah yang akan dipertahankan.
"750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan," katanya.
4. Prabowo Soroti BUMN Rugi tapi Laporannya Untung
Prabowo juga menyoroti adanya BUMN yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Namun, menurut dia, kondisi tersebut tidak selalu tercermin dalam laporan perusahaan yang justru mencatat keuntungan.
"Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu. Kita kena masalah, karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerja sama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini," ujarnya.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut perlu segera dibenahi karena BUMN juga menjalin kerja sama dengan perusahaan asing. Ia menilai tata kelola perusahaan negara harus diperbaiki agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
5. Prabowo Buka Opsi Pengadilan Ad Hoc Usut Direksi BUMN 30 Tahun ke Belakang
Prabowo bahkan membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengurus dan direksi BUMN dalam 30 tahun terakhir.
Gagasan tersebut disampaikan Prabowo setelah menyoroti kondisi sejumlah BUMN yang dinilai berjalan tidak semestinya.
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus, direksi 30 tahun ke belakang mungkin," tegasnya.
Prabowo menilai langkah tersebut diperlukan untuk mengusut dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan perusahaan negara selama beberapa dekade terakhir.
6. Prabowo Buka Peluang Amnesti bagi Pihak yang Mengakui Kesalahan
Selain membuka opsi pengusutan, Prabowo juga menyatakan akan meminta pertimbangan DPR terkait kemungkinan pemberian amnesti khusus bagi pihak-pihak yang mengakui kesalahan dan bertobat.
"Saya juga akan menghadap majelis, saya akan menghadap DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui... Nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," lanjut Prabowo.
Prabowo menegaskan keputusan terkait kemungkinan pemberian amnesti tersebut akan diserahkan kepada para wakil rakyat untuk dipertimbangkan dan diputuskan.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
