Anggaran BGN dan Kemenhan di RAPBN 2027 Jadi Sorotan, Siapa yang Terbesar?
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi institusi dengan alokasi belanja terbesar dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, yakni mencapai Rp240 triliun. Alokasi tersebut menempatkan BGN di posisi teratas, sementara realisasi belanja menunjukkan adanya dinamika penyerapan anggaran dan pemenuhan kebutuhan strategis nasional di sejumlah kementerian dan lembaga lain.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menjelaskan, alokasi anggaran pada dasarnya merupakan batas atas belanja. Dalam pelaksanaannya, BGN mencatatkan kinerja tata kelola yang terukur melalui penyerapan anggaran yang proporsional sesuai dengan kapasitas program di lapangan.
"Sementara itu, realisasi BGN pada APBN 2025 dan outlook 2026 justru lebih rendah dari alokasinya. Pada 2025, realisasi APBN 2025 sebesar Rp51,59 triliun dari alokasi Rp71 triliun atau 72,66 persen. Pada APBN 2026 dialokasikan sebesar Rp268 triliun, namun pemerintah sendiri memprakirakan hanya terealisasi sebesar Rp214 triliun atau 74,83 persen," jelas Awalil dalam analisisnya, Selasa (18/8/2026).
Di sisi lain, fleksibilitas fiskal APBN memungkinkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengakselerasi pemenuhan kebutuhan mendesak sehingga realisasi belanjanya mampu melampaui alokasi awal.
Pada Kemenhan, penyerapan anggaran didorong oleh komitmen penguatan kedaulatan negara melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Pada APBN 2024, Kemenhan dialokasikan sebesar Rp139,27 triliun dan realisasinya sebesar Rp190,46 triliun (136,76 persen). Lebih spektakuler lagi pada APBN 2025 dengan alokasi Rp166,26 triliun, realisasinya menjadi lebih dari dua kali lipat sebesar Rp348,94 triliun (209,87 persen). Pada APBN 2026, dari alokasi sebesar Rp187,1 triliun, pemerintah sendiri memprakirakan (outlook) realisasi mencapai Rp285,31 triliun (152,49 persen)," ungkap Awalil.
Awalil menambahkan, peningkatan realisasi belanja Kemenhan terutama didominasi oleh pos belanja modal di bawah Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan untuk pengadaan sarana pertahanan strategis.
Sementara itu, pada institusi Polri, fleksibilitas anggaran dimanfaatkan secara optimal untuk menopang ketertiban dan stabilitas nasional melalui Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
Melalui kombinasi penyerapan BGN yang terukur serta kemampuan akselerasi pembiayaan alutsista pada Kemenhan, Awalil memperkirakan realisasi belanja Kemenhan pada 2027 berpotensi kembali menempati posisi puncak seiring dengan pemenuhan target modernisasi pertahanan nasional.
"Dengan demikian, Kementerian Pertahanan merupakan institusi yang belanjanya paling besar pada 2025 dan 2026. Meski sementara dialokasikan dalam RAPBN 2027 sebagai urutan kedua, kemungkinan besar pada realisasinya nanti akan kembali menjadi urutan pertama lagi," pungkas Awalil.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
