Reforma Agraria di Cianjur, Badan Bank Tanah Beri Kepastian Hukum dan Berdayakan Warga
JAKARTA – Badan Bank Tanah mengalokasikan sekitar 204 hektare dari total 980 hektare Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah di Cianjur, Jawa Barat, untuk program reforma agraria dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Plt. Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat mengatakan, lahan tersebut merupakan bagian dari HPL yang diperoleh Bank Tanah pada 2023 melalui fasilitasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Lahan itu sebelumnya merupakan kawasan Hak Guna Usaha (HGU) yang memiliki persoalan dan telah dimanfaatkan masyarakat.
"HPL kami dapat 2023. HPL-nya merupakan pelepasan hak dari pemilik HGU. Ini difasilitasi oleh Kementerian ATR. Total luasnya 980 hektare," ujar Hakiki, Minggu (23/8/2026).
Dari total lahan tersebut, sekitar 204 hektare dialokasikan untuk program reforma agraria. Program ini diarahkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang sebelumnya hanya berstatus sebagai penggarap.
"Petani tadinya penggarap. Tanah garapan itu kan mereka tidak punya kepastian hukum. Dengan program reforma agraria ini menjadi punya kepastian hukum. Kenapa? Karena aspek tanahnya sudah jelas," kata Hakiki.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat diberikan hak pakai di atas HPL Badan Bank Tanah. Untuk rumah yang telah lama ditempati masyarakat, proses pemberian hak dilakukan secara bertahap melalui perjanjian pemanfaatan lahan dengan Bank Tanah.
"Jadi tidak langsung kita sertifikat. Masyarakat sudah lama di sini. Kita orang Jakarta tiba-tiba datang, kan ukurannya buruk sangka lebih dulu dibandingkan dengan baik sangka. Pelan-pelan," ujarnya.
