BI Evaluasi Desain Baru KLM Secara Berkala
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melakukan evaluasi efektivitas perubahan desain Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) secara berkala guna memastikan efektivitas redistribusi likuiditas antarbank serta penguatan fungsi intermediasi perbankan.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Alexander Lubis menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan KLM bakal diukur dari berbagai indikator utama, seperti peningkatan aktivitas, penambahan pelaku pasar, serta volume transaksi di pasar uang domestik.
"Kita lihat jumlahnya, semakin meningkat atau tidak, pelakunya di pasar uangnya, kemudian volumenya. Dari situ kita punya indikator-indikator untuk melihat apakah sudah efektif," ujar Alexander dalam Taklimat Media BI, Jumat (28/8/2026).
Alexander menjelaskan bahwa penyesuaian desain KLM dilatarbelakangi oleh belum meratanya distribusi likuiditas antarbank.
Laju pertumbuhan kredit perbankan yang melaju lebih cepat dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) menyebabkan sebagian kelompok bank mengalami keterbatasan likuiditas, sementara kelompok bank lainnya memegang cadangan surat berharga yang relatif tinggi.
Mulai 1 September 2026 mendatang, skema KLM interest channel sebesar 1 persen akan digantikan oleh skema KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) sebesar 2 persen.
Insentif tambahan ini diberikan bagi bank yang mampu menjaga rasio Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) non-repo rupiah di bawah batas (threshold) 19 persen dari total pendanaan.
Sementara itu, porsi insentif KLM financing channel disesuaikan menjadi maksimal 4 persen, sehingga total potensi insentif pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM) naik hingga 6 persen dari DPK.
