Fit and Proper Test Calon Gubernur BI, Ini Strategi Destry Damayanti Perkuat Ekonomi
JAKARTA - Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti secara resmi mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) di Gedung DPR RI, Rabu (26/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Destry menekankan bahwa arah kebijakan yang dibawanya berlandaskan pengalaman serta pemahaman mendalam selama menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019.
Destry mengulas perubahan lanskap global yang diwarnai ketegangan geopolitik, fluktuasi pasar keuangan, hingga risiko pesatnya era digitalisasi. Meski demikian, ia menilai fundamental ekonomi nasional sejauh ini tetap berdaya tahan.
“Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa menjaga stabilitas saja belum cukup,” ujarnya.
Hal itu tecermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 yang tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year-on-year), serta laju inflasi Juli 2026 yang terjaga di level 2,88 persen, masih dalam rentang target 2,5 plus minus 1 persen.
Namun, ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak berpuas diri mengingat optimalisasi undisbursed loan, kredit UMKM, dan perbaikan daya beli masih memerlukan dorongan lanjutan.
Destry mengusung visi untuk menjadikan BI sebagai lembaga yang adaptif, relevan, serta kredibel dalam mengawal stabilitas dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Visi ini ditopang oleh tiga misi utama yakni pertama, menjaga stabilitas sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi, kedua berkontribusi langsung dalam mendukung ekonomi berkelanjutan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui skema sinergi merah putih.
Visi tersebut diterjemahkan ke dalam lima inisiatif strategis yang mencakup penguatan bauran kebijakan BI, revitalisasi kebijakan lalu lintas devisa, pemajuan keuangan inklusif dan hijau, inovasi tata kelola kelembagaan, serta penguatan sinergi nasional.
Di bidang moneter, pergerakan nilai tukar rupiah akan digawangi intervensi terukur dan operasi moneter yang adaptif. Sementara di sektor makroprudensial, fasilitas likuiditas diarahkan untuk menyokong sektor-sektor prioritas nasional.
Mengenai sistem pembayaran, digitalisasi via QRIS terus dipacu tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan kas fisik masyarakat.
“Bank Indonesia akan tetap memastikan ketersediaan rupiah yang berkualitas dan layak edar di seluruh wilayah NKRI termasuk daerah 3T,” katanya.
