Digitalisasi Bansos Dikebut, 50 Juta Penerima Bakal Punya Rekening
JAKARTA – Pemerintah mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos) dan menargetkan 80% proses tersebut rampung pada Oktober 2026.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah telah merancang peluncuran atau roll out digitalisasi bansos pada pekan ketiga Oktober. Ia berharap sebagian besar proses telah rampung saat program tersebut diluncurkan.
"Kemarin Presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat proses ini semua. Kami tadi sudah merancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai," ungkapnya dalam konferensi pers, Kamis (10/9/2026).
Menurut Luhut, salah satu tantangan dalam digitalisasi bansos adalah persoalan data penerima berdasarkan desil. Namun, ia optimistis persoalan tersebut dapat terus dikurangi melalui koordinasi antarpihak.
"Masalahnya tentu tidak sesederhana itu, banyak masalah mengenai desil-desil, tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya, itu bisa teratasi, makin lama makin sedikit masalah. Dan saya berharap pada waktu Presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," lanjutnya.
Selain mempercepat digitalisasi bansos, pemerintah juga berencana membentuk Gerakan Nasional Perlinsos untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan. Program tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan ketika masyarakat yang berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya.
Di sisi lain, Luhut mengungkapkan arahan Presiden agar masyarakat penerima bansos memiliki rekening bank. Dengan skema tersebut, pemerintah ke depan tidak lagi memberikan subsidi melalui produk, tetapi menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat. Ia menyebut sekitar 50 juta masyarakat miskin dipastikan menjadi penerima bantuan.
"50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai Rp1.200 triliun, angka itu bisa turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah," ucapnya.
Luhut menilai digitalisasi bansos juga dapat menciptakan mekanisme pasar yang lebih transparan dan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan penerima bantuan. Dengan demikian, potensi penyimpangan dalam penyaluran bansos diharapkan dapat ditekan.
"Jadi di lapangan nanti akan jadi market mechanism, jadi membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil, dan membuat kita lebih, ya, kurang korupsi pasti, karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia. Jadi semua berbasis dibangun ekosistem untuk bekerja dengan ekosistem tadi," ujarnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
