Bansos Digital untuk 50 Juta Warga Dikebut, Pengamat: Tergantung Akurasi Data
JAKARTA - Pemerintah tengah mempercepat digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang akan menyasar sekitar 50 juta masyarakat miskin.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai keberhasilan implementasi program tersebut sangat bergantung pada akurasi data penerima.
"Implementasinya kan tergantung akurasi data," katanya saat dihubungi, Jumat (11/9/2026).
Menurut Trubus, persoalan akurasi data selama ini menjadi salah satu kendala dalam penyaluran bansos. Pemutakhiran data penerima juga perlu dilakukan agar bantuan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
"Selama inikan persoalan di data akurat. Jadi keadilan juga lemah kan. Karena ada yang yang sekarang ada penambahan ya, penambahan baru. Harapannya kan lebih tepat sasaran gitu," imbuhnya.
Dia mengatakan terdapat masyarakat yang sebelumnya tidak menerima bansos, tetapi kini masuk dalam daftar penerima. Kondisi tersebut, kata dia, perlu diikuti dengan pemutakhiran dan verifikasi data secara bertahap untuk memastikan penerima memang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan akurasi data tersebut. Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota perlu melakukan verifikasi secara real-time terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori penerima bansos.
"Daerah, jadi Kabupaten Kota harus melakukan verifikasi dulu secara real-time ya kepada masyarakat tadi yang kategori khusus tadi. (Melibatkan) Semua pihak, khususnya ya pemerintah daerah, karena memang dialah yang harus mendata, memverifikasi datanya," ucap Trubus.
