Bansos Digital untuk 50 Juta Warga Dikebut, Pengamat: Tergantung Akurasi Data
Menurut Trubus, digitalisasi bansos memang dapat menjadi solusi dalam jangka panjang. Namun, implementasinya dalam jangka pendek masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dia menilai proses pemutakhiran data di wilayah 3T berpotensi membutuhkan waktu lebih lama. Karena itu, digitalisasi bansos perlu dibarengi dengan penguatan proses pendataan dan verifikasi secara langsung di lapangan.
"Digitalisasi itu kan perlu diperkuat terus. Pendataannya aja masih yang verifikasi real-timenya, karena kan banyak orang di desil 1 desil 2 ternyata mereka inilah kategori orang mampu. Itu aja, jadi disinkronkan dengan data real di lapangan," tutur Trubus.
Senada, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan bansos digital. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan sumber data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat penerima.
"Sekarang mau pakai data mana? Data Statistik, data Kementerian Sosial, atau data mana? Silakan aja. Tapi yang penting akurasi data itu menjadi penting," katanya.
Selain persoalan data, Agus menilai pemerintah perlu menyiapkan mekanisme penyaluran dan pengawasan karena jumlah penerima yang mencapai 50 juta orang bukanlah angka yang kecil.
"50 juta itu tidak sedikit. Terus satu orang dapetnya berapa, lalu memonitornya berapa, apakah yang bersangkutan itu kalau keinginannya Presiden semua orang punya bank account gitu ya, itu uang mau ditransfer ke mana? Kalau mau lancar kan harus disiapkan semuanya," lanjut Agus.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
