Langkah perluasan ekosistem pembayaran digital ini diyakini tidak hanya meningkatkan efisiensi penyaluran APBN, melainkan juga memacu tingkat inklusi keuangan nasional.
Di sisi lain, Kemenkeu melaporkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga penutupan September 2026 telah menembus Rp2.061,3 triliun, atau setara 65,4 persen dari pagu APBN. Laju penyerapan ini tercatat lebih tinggi disandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang berada di kisaran 61 persen.
Dari total belanja tersebut, pos belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp287,7 triliun, atau telah menyerap 80 persen dari alokasi pagu APBN.
Suahasil menilai realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga akhir kuartal III-2026 ini berada dalam kondisi yang sehat. Kemenkeu memproyeksikan penyerapan anggaran akan mengalami peningkatan signifikan pada November dan Desember seiring dengan berjalannya penyelesaian proyek dan aktivitas belanja di penghujung tahun.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.