Banjir Impor Pipa Seamless, Industri Minta Fasilitas Masterlist Dihapus
Selain persaingan produk impor, Michael menyoroti perbedaan perlakuan fiskal antara produk impor dan produk dalam negeri. Produk impor yang memperoleh fasilitas Masterlist untuk proyek hulu minyak dan gas bumi (migas) mendapatkan pembebasan bea masuk serta fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPh Pasal 22 impor tidak dipungut.
Sementara itu, produsen dalam negeri tetap menanggung PPN masukan atas pembelian billet, energi, bahan penolong, dan jasa yang digunakan dalam proses produksi.
Ketika produk dalam negeri diserahkan kepada kontraktor hulu migas dengan skema PPN tidak dipungut, PPN masukan yang telah dibayarkan produsen menjadi lebih bayar. Nilai tersebut kemudian harus menunggu proses restitusi sehingga berpotensi menghambat arus kas dan modal kerja perusahaan.
Michael menilai, perbedaan perlakuan fiskal tersebut menciptakan persaingan yang tidak seimbang. Produk nasional berpotensi kalah bersaing bukan karena kualitas atau kemampuan produksi, melainkan akibat perbedaan fasilitas perpajakan.
"Berdasarkan simulasi kami, perbedaan perlakuan ini menimbulkan selisih harga dan beban. Produk dalam negeri dengan demikian kalah bersaing bukan karena mutu atau kemampuan, melainkan karena perbedaan perlakuan fiskal," terangnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
