OJK juga mendorong penyelenggara pindar memperkuat tata kelola dan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku. Berdasarkan catatan regulator, sebanyak 85 dari 94 penyelenggara LPBBTI atau sekitar 90,43 persen telah memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar.
Sementara itu, sepanjang Oktober 2026, OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 11 penyelenggara pindar sebagai bagian dari upaya penegakan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Langkah pengawasan tersebut bertujuan menjaga integritas industri jasa keuangan sekaligus memperkuat perlindungan konsumen di tengah meningkatnya aktivitas pembiayaan digital.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.