Menurutnya, praktik penyimpangan tersebut semakin marak sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan.
"Hari ini kami ingin sampaikan beberapa hal seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwasanya ada yang main-main. Ada fortifikasi, ada oplos SPHP, macam-macam. Kelihatan ini semakin hari semakin menjadi-jadi," ucap Amran.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), dari 271 laporan pengaduan yang diterima selama periode 30 Oktober hingga 5 November 2026, sebanyak 74 laporan berkaitan dengan beras, termasuk dugaan pelanggaran beras fortifikasi dan SPHP.
Selain itu, terdapat 64 laporan terkait pupuk, 25 laporan mengenai alat dan mesin pertanian (alsintan), dua laporan terkait program cetak sawah, serta 106 laporan dalam kategori lainnya.
Amran menyebut laporan mengenai pupuk antara lain berkaitan dengan dugaan permainan harga. Sementara itu, pemerintah juga menelusuri dugaan penyimpangan dalam penyaluran dan penjualan alsintan.
"Sampai dengan hari ini, lapor Pak Amran, ini jumlahnya yang melapor 271. 74 Fortifikasi dan SPHP. Ini. Pupuk 64, ada juga mempermainkan pupuk, menaikkan harga. Kemudian cetak sawah 2, lain-lain alsintan macam-macam itu ada 25," tuturnya.