KUR Perumahan Rp50 Triliun, Dimanfaatkan 120 Ribu Orang
JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap progres empat program unggulan sektor perumahan, mulai dari sertifikasi gratis, penyediaan rumah subsidi, bedah rumah, hingga pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) perumahan, yang kini menjangkau ratusan ribu masyarakat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa deretan kebijakan tersebut menjadi tulang punggung kementeriannya dalam memperluas akses hunian layak bagi warga. Realisasi berbagai skema prioritas itu tidak sekadar mengejar target fisik, tetapi juga membawa dampak berantai bagi aktivitas usaha.
"Jadi empat program ini pasti memberikan dukungan dan sumbangsih yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi. 1 juta sertifikat, 350.000 rumah subsidi, 400.000 bedah rumah, KUR perumahan, pembiayaan perumahan, sebesar Rp50 triliun, hari ini sudah setara dengan 120.000 orang," ujar Maruarar dalam jumpa pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dia menjelaskan, anggaran KUR perumahan yang disiapkan tahun ini mencapai Rp50 triliun, naik dari anggaran sebelumnya Rp36 triliun. "Karena serapannya sangat tinggi, per hari ini sudah 120 ribu orang yang menikmati untuk membangun, membeli dan merenovasi rumah,” katanya.
Pada program perbaikan atau bedah rumah rakyat, capaian tahun ini melompat progresif dibandingkan tahun 2025 yang hanya 45.000 unit serta turut menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan tukang, perputaran bahan-bahan bangunan, dan hidupnya toko-toko bangunan.
Di pos rumah subsidi yang sudah bergulir sejak 2010, alokasi anggaran tahun 2026 tersebut disiapkan menyusul kenaikan 50.000 unit pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo dibandingkan rekor penjualan 2023 sebesar 228.000 unit.
"Tahun lalu terbesar sepanjang sejarah rumah subsidi, yaitu 278.000, dan saya yakin tahun ini akan pecah rekor di atas angka itu. Itu membuktikan kebijakan ini sangat pro rakyat serta dinikmati dan diminati oleh publik karena permintaannya besar sekali," kata Maruarar.
Pada aspek legalitas lahan, Kementerian PKP bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk membebaskan biaya sertifikasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun peserta program bedah rumah yang belum memiliki sertifikat. Program yang sepenuhnya dibiayai negara itu direncanakan terus ditingkatkan cakupannya pada tahun depan.
"Artinya legalitasnya itu dibantu oleh negara sehingga rakyat kami, rakyat Indonesia bisa punya sertifikat yang jelas," tutur Maruarar.
Melengkapi perbaikan rumah dan sertifikat gratis, pemerintah memperkuat dukungan melalui KUR rumah yang pagunya dinaikkan pada bulan Juni 2026 dari semula Rp36 triliun akibat serapan yang sangat tinggi. Fasilitas pembiayaan tersebut dimanfaatkan para penerima untuk membangun, membeli, dan merenovasi tempat tinggal mereka.
"Kalau enggak, enggak akan ada peminatnya 120.000 yang sudah transaksi," kata Maruarar.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
