Benarkah Pinjol Bisa Mengakses Kontak HP Nasabah? Ini Faktanya
JAKARTA - Benarkah pinjol bisa mengakses kontak HP nasabah? Ini faktanya yang perlu diketahui siapa pun yang pernah atau berencana mengajukan pinjaman online. Pinjaman online atau pinjol kini menjadi pilihan banyak orang karena prosesnya cepat dan praktis. Namun, kemudahan itu sering diiringi kekhawatiran soal keamanan data pribadi. Salah satunya, kabar tentang penagihan yang menyasar orang-orang di daftar kontak nasabah.
Lantas, apakah pinjol bisa mengakses kontak di ponsel peminjam? Dilansir dari beberapa sumber, berikut adalah ulasannya, Sabtu (14/11/2026).
Akses Kontak HP Nasabah oleh Pinjol
Secara teknis, pinjol bisa mengakses kontak di ponsel nasabah, tetapi hanya jika pengguna memberi persetujuan. Masalahnya, banyak orang tidak sadar telah mengizinkan akses tersebut. Izin itu biasanya muncul saat pertama kali mengunduh aplikasi, mulai dari akses kamera dan mikrofon hingga kontak.
Namun, aturannya jelas. Pinjol legal yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak diperkenankan mengakses kontak HP penggunanya. Mereka hanya boleh meminta akses kamera, mikrofon, dan lokasi. Karena itu, aplikasi yang meminta akses kontak bisa dipastikan bukan pinjol legal.
Lalu, mengapa akses kontak dan galeri begitu dipersoalkan? Menurut OJK, hal ini ramai dibicarakan publik, terutama dalam proses penagihan. Data yang sudah diambil bisa dipakai untuk menekan debitur yang menunggak. Itulah sebabnya pinjol ilegal kerap mengincar kontak peminjam.
Tujuannya agar mereka bisa menghubungi kerabat dekat ketika nasabah terlambat membayar atau gagal bayar. Pinjol ilegal tak segan meneror kontak tersebut supaya peminjam merasa malu dan segera melunasi cicilan. Padahal, kerabat itu tidak terlibat langsung dalam pinjaman. Hal ini bisa terjadi bahkan ketika peminjam tidak mendaftarkan kontak darurat apapun saat mengajukan pinjaman.
Bagi pinjol yang terdaftar dan berizin, OJK menyatakan praktik tersebut tidak dapat dilakukan karena teknologi yang digunakan ikut ditinjau. Jika tetap ada pelanggaran, pelakunya akan dikenai sanksi tegas. OJK juga dibantu Komite Etik Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) untuk menertibkan anggotanya yang bertindak di luar aturan.
OJK pun berencana menerbitkan regulasi baru sebagai pembaruan POJK 77/2016 tentang Fintech P2P Lending. Aturan itu akan menyoroti permodalan, tata kelola, manajemen risiko, perizinan, dan kelembagaan. Di samping itu, kegiatan literasi terus dilakukan agar masyarakat paham dan terhindar dari kerugian akibat pinjaman online. Karena itu, OJK mengimbau masyarakat agar hanya memakai layanan fintech P2P yang sudah terdaftar. Menurut OJK, para pemain resmi memiliki tingkat kepatuhan yang baik terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, pinjol resmi tidak diperbolehkan mengakses kontak HP nasabah, sedangkan pinjol yang melakukannya patut dicurigai ilegal. Selalu cek legalitas aplikasi dan periksa izin akses sebelum menyetujuinya.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
