JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyiapkan langkah hukum untuk menggugat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Buruh menolak kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi Rp6.136.000 tahun depan.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu menyampaikan keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta. Apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, KSPI DKI Jakarta akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke PTUN sesuai ketentuan yang berlaku.
KSPI dan Partai Buruh mendesak agar Gubernur DKI Jakarta merevisi besaran UMP 2027 menjadi Rp6.210.000. Angka tersebut merupakan usulan unsur buruh dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
"KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000," kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut Iqbal, kenaikan UMP sekitar Rp407.000 tersebut belum cukup untuk memperbaiki daya beli pekerja di tengah tingginya biaya hidup di Ibu Kota. Dia menilai penetapan upah minimum semestinya mempertimbangkan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, bukan sekadar menghasilkan angka kompromi antara buruh dan pengusaha.
Iqbal juga menyoroti potensi UMP Jakarta tertinggal dibandingkan upah minimum di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Dengan asumsi kenaikan upah di ketiga daerah tersebut mencapai 7–8 persen, nilai upah minimumnya berpotensi melampaui UMP Jakarta.
Meski demikian, dia mengakui angka tersebut masih berupa proyeksi karena proses penetapan upah minimum di daerah-daerah tersebut masih berlangsung.
Menurutnya, kondisi itu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat Jakarta merupakan pusat kegiatan bisnis dan menjadi lokasi berbagai perusahaan besar. Sementara itu, biaya hidup yang harus ditanggung pekerja di Jakarta juga relatif tinggi.
Selain mengajukan keberatan dan menyiapkan gugatan ke PTUN, KSPI dan Partai Buruh berencana menggelar kampanye publik serta aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka juga meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan pertimbangan penetapan UMP 2027 dan kebijakan perlindungan daya beli pekerja.
Buruh turut mendesak pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2027 dengan besaran lebih tinggi dibandingkan upah minimum sektoral di Bekasi dan Karawang.
Iqbal menambahkan, unsur buruh mengusulkan penggunaan indeks tertentu atau alfa sebesar 1,0 dalam formula penghitungan kenaikan upah minimum. Usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan agar pertumbuhan ekonomi Jakarta turut memberikan manfaat lebih besar bagi pekerja.
Dia juga meminta pemerintah mengevaluasi jangkauan program bantuan daerah, seperti transportasi, pendidikan, dan pangan bersubsidi. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut belum tentu dapat dinikmati seluruh pekerja karena adanya persyaratan penerima, keterbatasan kuota, serta persoalan akses.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.