KKP melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali sebagai Kawasan Konservasi Maritim
15 Oktober 2019Jakarta butuh diet atau mengendalikan diri agar tidak terus-menerus mengambil manfaat ekonomi kawasan ke kota itu.
27 Oktober 2017Kementerian Koordinator Kemenko bidang Kemaritiman telah mencabut penghentian sementara moratorium proyek reklamasi teluk Jakarta.
9 Oktober 2017Pemerintah resmi mencabut penghentian sementara moratorium pengerjaan proyek reklamasi di teluk Jakarta.
9 Oktober 2017Pemerintah memutuskan untuk mengizinkan kegiatan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Bahkan pemerintah meminta agar pengerjaan tersebut bisa segera dilakukan.
13 September 2017Proyek pembangunan reklamasi hingga kini masih menuai persoalan. Beberapa pihak meyakini rencana tersebut hanya akan menguntungkan beberapa pihak tertentu.
20 April 2017Selama ini Bappenas hanya fokus terhadap kajian pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut.
8 Maret 2017Pemerintah Provinsi Bengkulu menyusun rancangan rencana reklamasi Pulau Tikus, Kota Bengkulu, yang akan diusulkan ke KKP
31 Januari 2017Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, merupakan kekeliruan kalau tanah reklamasi menjadi milik pembuat reklamasi tetapi boleh memiliki hak pakai atau menggunakannya sesuai aturan perundangan yang berlaku.
1 Desember 2016Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa tanah hasil proyek reklamasi tetap menjadi milik negara dan bukan menjadi milik pribadi atau pihak perusahaan swasta.
1 Desember 2016Kajian proyek pembangunan "national capital integrated coastal development" NCICD atau tanggul laut raksasa akan rampung pada Oktober 2016.
15 September 2016Luhut memastikan hingga saat ini proyek reklamasi tak memiliki masalah apapun.
8 September 2016Izin tersebut akan dikeluarkan pemerintah jika ada pihak yang mengajukan pembuatan Analisis Dampak dan Lingkungan Amdal .
19 Juli 2016Izin lokasi tersebut tidak serta merta berkaitan dengan terjadinya kegiatan reklamasi.
19 Juli 2016Rizal Ramli justru melontarkan sindiran pedas. Dia meminta Ahok tidak cengeng dan mengadukan segala permasalahan ke Presiden.
13 Juli 2016Rizal Ramli justru melontarkan sindiran pedas. Dia meminta Ahok tidak cengeng dan mengadukan segala permasalahan ke Presiden.
13 Juli 2016Tidak pernah ada konsep tata kota di Jakarta, terbukti dari rencana reklamasi yang baru-baru ini bergulir dan menimbulkan konflik dari banyak pihak.
9 Juli 2016Kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jakarta tidak terlepas dari kondisi dan perkembangan tata ruang wilayah.
8 Juli 2016Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta proyek reklamasi Pulau C, D, dan N dibongkar.
30 Juni 2016Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, akhirnya memutuskan pembatalan pembangunan Pulau G di lepas pantai Teluk Jakarta.
1 Juli 2016Rizal Ramli menilai, proyek reklamasi yang berada di Indonesia hanya berlandaskan keuntungan saja.
30 Juni 2016Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyegel proyek reklamasi galangan kapal dok di Pelabuhan Cirebon
15 Juni 2016Pemkot kesulitan berhentikan aktivitas distribusi tanah reklamasi karena pengusaha mengaku sudah mengantongi izin dari BP Kawasan Batam.
13 Juni 2016Pengembang PT Intiland Development Tbk DILD masih akan menunda proyek reklamasi Pulau H, di Pantai Utara Jakarta.
6 Juni 2016Kawasan pesisir pantai yang menjadi sumber produksi pangan untuk sektor kelautan dan perikanan dinilai rentan konflik agraria.
13 Mei 2016Ikatan Ahli Perencana IAP Indonesia mencatat sedikitnya ada 17 kabupaten kota yang berencana bakal melakukan reklamasi.
11 Mei 2016Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini dianggap belum memerlukan reklamasi untuk mengatasi permasalahan lahan.
10 Mei 2016Reklamasi bukan hal yang baru, yang selama ini dilihat sebagai suatu hal yang negatif, tapi tidak bisa dilakukan dengan sembarangan
10 Mei 2016Pemerintah daerah didesak untuk mengedepankan pengembangan pantai publik ketimbang hanya sekedar memuaskan kepentingan investasi
10 Mei 2016Menurutnya, hal itu terjadi lantaran yang memegang peranan tidak sesuai dengan bidangnya atau tidak interdisiplin.
10 Mei 2016