JAKARTA - Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) persero kini telah berganti wajah sebagai buntut dari kegagalan jajaran direksi yang lama mengantisipasi pemadaman listrik di wilayah DKI Jakarta.

Sebagai ibu kota negara, tentu saja pemadaman bergilir yang terjadi sejak akhir September 2009 menimbulkan dampak yang luar biasa hingga mengganggu aktivitas sehari-hari warga Jakarta. Belum lagi industri kecil yang harus menanggung kerugian akibat pemadaman tersebut dan industri besar yang terpaksa menggunakan genset.

Gangguan teknis pada trafo-1 di Gardu Induk (GI) Kembangan dan trafo-2 di GI Cawang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal mengingat beban trafo di kedua GI tersebut mencapai hampir 100 persen. Namun, ketiadaan trafo cadangan menyebabkan trafo di kedua GI tersebut harus menanggung beban lebih. Saat ini pertanyaan krusial yang harus dilontarkan adalah dari mana PLN mendapatkan dana untuk meningkatkan rasio elektrifikasi agar selaras dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar 5,5 persen.

Dengan margin usaha 5 persen untuk 2010, PLN mengaku akan terseok-seok untuk melakukan investasi.Sebab selama ini sumber pendanaan investasi PLN dalam empat tahun terakhir lebih banyak ditopang oleh pinjaman, baik pinjaman yang bersumber dari subsidiary loan agreement (SLA), penerbitan obligasi (domestik dan internasional),serta pinjaman perbankan.

Sementara PLN membutuhkan dana Rp32 triliun untuk investasi 2010. "Masalahnya kembali kepada finansial dan banyak daerah krisis ini kita harus cari uang,apakah itu dari APBN dan sebagainya,” ujar Mantan Direktur Perencanaan dan Teknologi PT PLN Bambang Praptono. Oleh karenanya rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang hasilnya dipinjamkan kepada PLN dengan bunga 0 persen diharapkan bisa segera terealisasi.

Deputi Bidang Sarana dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedi Priatna mengakui saat ini pemerintah tengah mengupayakan penerusan pinjaman kepada PLN dari obligasi-obligasi yang diterbitkan Departemen Keuangan (Depkeu). Dana yang disiapkan pemerintah dari penerbitan ini sekitar Rp10 triliun, sementara sisanya sekitar Rp22,7 triliun ditutup dari pinjaman lain.

Selain itu,kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada 2010 juga menjadi opsi lain bagi PLN untuk menambah pendanaan. Seperti diketahui, kenaikan TDL mendapat dukungan penuh dari sejumlah pihak, seperti mantan Menneg BUMN Sofyan Djalil, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh,serta DPR.PLN yang nyaris terkena technical default tersebut dianggap sudah sewajarnya menaikkan TDL.

Meski demikian kenaikan ini jangan sampai mengabaikan kemampuan masyarakat. "Kenaikan TDL 2010 adalah sebuah keniscayaan, jika ingin membuat sektor kelistrikan nasional sehat karena tarif listrik kita masih di bawah keekonomian,” kata anggota Komisi Energi DPR Romahurmuziy. Sementara mimpi pemerintah menuntaskan krisis listrik pada 2010 sangat bergantung pada keberhasilan proyek 10.000 MW tahap 1.

Patut disyukuri pembiayaan proyek 10.000 MW tahap 1 telah tuntas.Total komitmen pembiayaan yang terkumpul mencapai Rp79 triliun. Namun, akibat keterlambatan pendanaan beberapa waktu lalu, diperkirakan baru 50 persen program 10.000 MW tahap 1 rampung pada pertengahan 2010. Penambahan pembangkit listrik melalui program 10.000 MW tahap 1 juga tidak serta-merta tanpa kendala.

Selesainya proyek 10.000 MW ini diperkirakan akan menambah kebutuhan batu bara sekitar 65-70 juta ton per tahun. Meski kebutuhan pasokan batu bara sudah dijamin melalui pengaturan kuota untuk setiap perusahaan sekitar 30 persen dari produksi,tetapi belum tentu perusahaan sanggup memproduksi batu bara sebanyak itu.

Sementara itu, berdasarkan neraca pasokan dan permintaan gas untuk jangka menengah yang sudah disusun PLN,diketahui bahwa ada dua sistem listrik yang berpotensi kritis akibat kekurangan pasokan gas, yaitu sistem Sumatera Utara dan Jakarta. Guna mengatasi hal tersebut, PLN, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), dan Pertamina diharapkan segera menyelesaikan pembangunan terminal gas terapung. Kalaupun terminal gas mengalami keterlambatan, PLN harus mencari alternatif pasokan gas.

Harga Minyak Menghantui

Fluktuasi harga minyak mentah dunia yang terjadi sepanjang 2009 diperkirakan tetap menghantui di 2010. Pada 2009, harga minyak mentah dunia bergerak dari USD43 per barel hingga sempat menembus USD80 per barel. Desember 2009, harga minyak sempat merosot di kisaran USD72 per barel menyusul putusan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk tidak mengubah level produksi minyak.

Meski fluktuasi harga hanya dipengaruhi situasi sesaat, seperti isu pemulihan ekonomi, stok minyak di AS, pelemahan dolar AS, dan profit taking, pemerintah Indonesia tetap perlu waspada. Sebab, ke depan fluktuasi harga minyak diprediksi masih sangat lebar. Hal ini pula yang membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai, fluktuasi harga minyak harus didesain di APBN 2010 guna mengakomodasi ketidakpastiannya.

"Proyeksi tahun depan harga minyak masih mencapai kisaran USD45-120 per barel. Jadi, fluktuasinya masih sangat lebar,”ujar Sri Mulyani. Dengan pertimbangan harga minyak yang masih fluktuatif, pemerintah akhirnya menetapkan harga minyak mentah Indonesia (indonesian crude price/ICP) di level USD65 per barel pada APBN 2010. Namun, angka tersebut diperkirakan hanya bertahan di semester I/ 2010.

Dengan demikian,muncul wacana dari DPR dan pemerintah untuk merombak asumsi harga minyak saat menyusun APBN-P 2010.Alasannya, banyak kalangan menilai harga minyak mentah dunia akan kembali naik seiring perekonomian dunia yang mulai pulih. Selain itu pengaruh dari faktor geopolitik di Timur Tengah yang biasa menjadi biang kerok dari naiknya harga minyak mentah dunia mulai berkurang.

Faktor tersebut bergeser pada sentra produksi minyak mentah di kawasan baru di mana sejumlah ladang minyak di kawasan Amerika Latin dan Asia Tengah sudah memasuki tahap produksi. "Kalau sekarang harga minyak bisa sampai USD70-80, hal itu karena banyak ladang minyak sudah masuk tahap produksi, seperti di Argentina, Brasil, Kazakhstan, dan Azerbaijan,” ujar analis Geopolitik Perminyakan dari Pusat Kajian Strategis Untuk Kepentingan Nasional (Paskal) Dirgo Purbo.

Sayang, meski harga minyak dunia diprediksi melonjak,APBN justru terancam defisit. Selain karena menjadi net oil importer, Indonesia masih terbebani subsidi bahan bakar minyak (BBM). Adapun tantangan lainnya bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono ke depan adalah menjamin suplai minyak dari kawasan Timur Tengah, Asia, dan Afrika Tengah. Dengan demikian, pertumbuhan konsumsi di dalam negeri bisa diantisipasi."Membina hubungan internasional dalam landasan oil diplomacy, itu menjadi agenda utama kepentingan Indonesia,” ujar Dirgo. (Maya Sofia/Koran SI/css)