JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendesak Kementerian Pertanian untuk segera melakukan perhitungan dan memberikan rekomendasi melakukan ekspor pupuk.
Pasalnya, jika keran ekspor tidak segera dibuka, maka potensi kerugian yang ditanggung bisa mencapai Rp3 triliun. Sekretaris Kementerian BUMN M Said Didu mengungkapkan, stok pupuk yang tersedia saat ini mencapai lebih dari 1 juta ton.
“Harusnya buka keran ekspor. Kalau tidak dibuka bisa mematikan pabrik karena gudang sudah penuh semua,” kata dia di Jakarta, Jumat (30/7/2010).
Dia menjelaskan, Kementerian Perdagangan sudah mengizinkan langkah ekspor. Namun, langkah ekspor tersebut masih menunggu selesainya perhitungan pupuk dari Kementerian Pertanian.
Menurut dia, jika kebijakan ekspor tidak dilakukan segera, akan menyebabkan kerugian negara lantaran pajak tidak masuk. Hal ini berimbas pada kurangnya setoran dividen kepada pemerintah.
“Karena itu, kita sudah minta Menko Perekonomian untuk mendiskusikan ini karena berpengaruh pada setoran dividen,” imbuhnya.
Berdasarkan kalkulasinya, dengan harga pupuk sekira USG250 per ton, dan stok pupuk subsidi sebanyak satu juta ton, maka potensi kerugian yang ditangung sekira Rp2,5 triliun.
Belum lagi, dia melanjutkan, ditambah biaya lain-lain, seperti penyusutan dan ongkos gudang, maka nilai kerugian ditaksir bisa mencapai Rp3 triliun.
Said menjelaskan, melimpahnya stok pupuk bersubsidi tersebut disebabkan daya serap pupuk yang sangat rendah mencapai 70 pedrsen. “Turunnya daya serap pupuk karena tidak ada subsidi pupuk yang bocor ke kebun,” ungkapnya.
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.