"RI Tak Bisa Lepas dari Jeratan Impor Bahan Pangan"

JAKARTA - Pengamat Pertanian Khudori mengatakan, dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia, tidak mau dan tidak bisa lepas dari jeratan impor bahan pangan.

"Dalam masa tujuh sampai delapan tahun masa pemerintahan SBY, angka impor bahan pangan kita tidak pernah turun. Contohnya saja gandum yang memang kita tidak bisa tanam," ungkap Khudori ketika berbincang dengan okezone, Senin (5/9/2011).

Khudori melanjutkan, angka impor gandum Indonesia dari tahun ke tahun tidak pernah turun meskipun sebenarnya, Indonesia memiliki potensi pengganti gandum yang berasal dari ubi jalar atau singkong. Namun, ketika pihak-pihak tersebut ingin meminta keringanan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen, tidak didukung pemerintah.

"Nilai impor gandum sampai di 2008 lalu, nilainya sampai Rp22 triliun kalau tidak salah. Nilainya naik terus, sampai akhir 2010 lalu mencapai Rp15 triliun, ini bukan turun, volumenya naik terus meski nilainya naik. Nah, kita sebenarnya punya pengganti gandum itu dari ubi jalar dan singkong, kalau dikembangkan bisa jadi mengurangi impor gandum kita 10-30 persen," tambah dia.

Namun, menurut dia banyak pihak yang tidak senang bila Indonesia mengurangi volume impor gandum karena menganggu bisnis mereka. Di sinilah, pemerintah harus dapat berperan sebagai penengah agar kedua kepentingan dapat berjalan.

"Kalau kita berhasil mengurangi impor gandum, pasti perusahaan seperti Bogasari itu tidak tinggal diam. Jadi memang industri-industri ubi jalar dan singkong ini, tidak bisa mendapat perlakuan yang sama, contohnya ya pembebasan PPN 10 persen itu," tandas Khudori.

(Widi Agustian)