Tukar Data, DJP-LKPP Kerja Sama Berantas KKN
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan perjanjian (Memorandum of Understanding/Mou) terkait pertukaran data dan peningkatan kemampuan teknis.
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Dirjen DJP Fuad Rahmany dengan Kepala LKPP Agus Rahardjo di kantor LKPP Jakarta, Jumat (11/11/2011).
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas dan dapat meningkatkan ketersedian data dan informasi yang berkualitas dan dapat meningkatkan kemampuan teknis masing-masing pihak yang berkenaan dengan pngadaan barang dan jasa pemerintah.
"Dengan kesepakatan ini DJP dapat memanfaatkan data pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, sedangkan bagi pihak LKPP dapat memastikan bahwa peserta pengadaan barang/jasa telah memiliki data identitas Wajib Pajak dan informasi kepatuhan perpajakan yang benar," ungkap Direktur Penyuluhan dan Humas DJP Dedi Rudaedi melalui siaran persnya kepada okezone.
Dia melanjutkan, dengan adanya data WP dan informasi kepatuhan perpajaknnya, LKPP juga dapat melaksanakan evaluasi kualifikasi perserta pengadaan yang dilakukan secara elektronik oleh unit layanan pengaduan ataupun panitia pengadaan di seluruh Indonesia.
Dalam kerja sama ini, kedua belah pihak juga sepakat untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan, serta melakukan penyuluhan di bidang perpajakan dan pengadaan barang dan atau jasa. "Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tersebut nantinya akan diusulkan oleh masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhannya," tutur Dedi.
Dedi menambahkan, pihaknya berharap kerja sama ini dapat meningkatkan keakuratan data dalam rangka pengadaan barang dan jasa, sehingga akan mengurangi peluang terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Selain itu, Dirjen Pajak juga mengharapkan data yang diperoleh dari kerja sama pertukaran data ini dapat digunakan untuk mengetahui potensi perpajakan yang selama ini belum tergali," tukas dia. (mrt)
(Rani Hardjanti)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
