JAKARTA - Sekira dua minggu lalu, Indonesia telah mengantongi peringkat Investment Grade dari lembaga pemeringkat Fitch di Hong Kong. Meskipun begitu, dua lembaga pemeringkat lain belum menyematkannya pada Indonesia. Hal ini disinyalir terkendala kebijakan pemerintah terkait BBM subsidi.
"Mereka (S&P 500 dan Moodys) masih melihat subsidi BBM yang tinggi. Menurut mereka itu tidak efisien, makanya pemerintah harus melihat lagi keefektifan program ini, karena tahun ini kuotanya juga jebol lagi," ujar ekonom Center For Information and Development Studies (Cides) Umar Juoro, dalam diskusi tentang Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2012, di Hotel Ambhara, Jalan Iskandarsyah, Jakarta, Selasa (27/12/2011).
Dalam APBN-P 2011, pemerintah memang menganggarkan kuota BBM subsidi sebesar 40,49 juta kiloliter (kl) atau sekira lebih dari Rp100 triliun. Nyatanya, kuota ini jebol juga di akhir tahun sehingga pemerintah perlu menambah Rp30 triliun lagi untuk subsidi BBM ini.
"Subsidi BBM masih cukup tinggi, dan pemerintah melihat itu. Ke depan kouta subsidi BBM akan dibatasi, atau dengan rendahnya inflasi harusnya ini menjadi momentum pemerintah untuk penyesuaian harga BBM," lanjut Umar.
Di tahun depan, jika pemerintah melakukan salah satu di antara opsi ini, rentang angka inflasi masih bergerak stabil di angka lima persen. "Tahun depan kalau ada kenaikan ataupun pembatasan BBM, inflasi masih akan terjaga di angka 5,1-5,2 persen," tambah dia lagi.
Meskipun begitu, dengan melihat kondisi makro Indonesia, rasio GDP terhadap utang, dan standar keamanan berinvestasi, Umar yakin bahwa peringkat investment grade dari dua lembaga pemeringkat tersebut hanya tinggal menunggu waktu.
"Kalau pemerintah semakin efisien, saya pikir triwulan pertama tahun depan mereka akan memberikan peringkat investment untuk Indonesia," pungkasnya.
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.