JAKARTA - Proses renegosiasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) saat ini banyak yang terhambat. Pasalnya, situasi daerah tambang di Indonesia belum dapat dikatakan kondusif.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan, suasana yang belum kondusif contohnya berada di perusahaan tambang seperti Freeport. Meski begitu, dia menegaskan jika pemerintah siap melakukan negosiasi jika para KKKS meminta.
"Selalu kan saya ngomong ya renegosiasi itu mudah-mudahan secepatnya akan ada penandatanganan. Kita sekarang lagi legal drafting," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/1/2012).
Namun, Thamrin menjelaskan, renegosiasi masih akan dilakukan secara bertahap dan terus menerus. "Karena ini kan semua, angkanya ratusan. Jadi kita enggak selesaikan dulu, tapi bertahap. Kalau sekaligus nanti, dicicil dulu lah," jelasnya.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah melakukan renegosiasi terhadap perusahaan kecil yang sudah siap direnegosiasi. Sayangnya, dia enggan menyebut perusahaan mana saja yang sudah siap direnegosiasi.
"Karena ini kan kita, fokus yang bisa kita selesaikan dulu. Jadi yang lain itu, ini kan ratusan ya. Kita juga terbataskan. menghadapi itu kita harus jadwalkan. Januari, Februari, Maret, kan gitu," tegasnya.
Untuk Freeport, menurutnya, ada persoalan yang harus diselesaikan sehingga renegosiasi tertunda. "Ya itu karena mereka masih ada masalah, biarin dulu lah, diselesaikan dulu masalahnya. Kita baru yang sekarang ini, PKP2B, ada kontrak karya begitu," pungkasnya. (mrt)
(Rani Hardjanti)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.