JAKARTA - Pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan dibilai belum optimal dan masih banyak kendala. Sehingga membuat kebijakan dan strategi pembangunan industrialisasi diarahkan untuk mendorong percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan.
Adapun dalam kebijakan industrialisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan meletakkan pelaku perikanan dan kelautan sebagai subjek, dan bukan objek.
"Dalam program pengurangan kemiskinan 2011 pemberdayaan yakni di antaranya mina pedesaan dengan realisasi penyaluran Rp408,23 miliar," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo, saat menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KKP, di kantornya, Jakarta, Selasa (7/2/2012).
Sementara itu, untuk mendukung pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan, KKP juga bekerja sama dengan BRI. Tujuannya adalah membantu nelayan dan pembudidaya melalui dukungan modal dan pembiayaan bagi usaha perikanan.
Ruang lingkup yang diatur dalam kerjasama itu antara lain pemberian fasilitas kredit modal kerja termasuk bank garansi, penyediaan data dan informasi kredit dan layanan jasa dan instrumen perbankan lainnya.
Seperti diketahui, hari ini Rakornas KKP resmi dibuka dengan tema meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui industrialisasi untuk kesejahteraan rakyat.
Rakornas yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Boediono tersebut juga bertujuan merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia untuk mendorong percepatan prioritas pembangunan sinergi perencanaan pusat daeran dan sinergi antarlembaga.
Pembukaan Rakornas tersebut selain dihadiri oleh Wapres Boediono, dihadiri oleh Menteri KKP Sharif C Sutardjo dan mantan Menteri KKP Fadel Muhammad, serta Direktur Utama BRI Sofyan Basir.
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.