Keputusan BBM Subsidi Tunggu Keputusan SBY & DPR
JAKARTA - Di tengah kegalauan pemerintah dalam melaksanakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dirasa penting dalam hal tersebut.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marzuki Ali menuturkan, diperlukan adanya kesepakatan antara presiden, DPR, dan pemerintah terkait pelaksanaan pembatasan BBM tersebut.
"Ini di tangan presiden saja keputusannya, kuncinya ada kesepakatan antara presiden, DPR, dan pemerintah," ungkapnya kala ditemui dalam Diskusi Publik ILUNI UI Mengkaji Alternatif Kebijakan BBM: Tambah Subsidi, Pembatasan atau Kenaikan Harga, di Aula Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta, Kamis (9/2/2012).
Dari segi kesiapan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi ini juga harus segera dilaksanakan. "Nantinya, kesiapan SPBU pertamax juga harus tersedia di banyak tempat. Sekarang kan keluar kota sedikit kita tidak dapat lagi pertamax," paparnya.
Menurutnya, jika pemerintah mau melakukan pembatasan BBM ini juga harus disertai dengan infrastruktur yang memadai.
Karena jika nanti ketika pembatasan subsidi tersebut dilakukan dan tidak disertai dengan infrastruktur maka akan terjadi chaos dalam masyarakat.
"Jadi kita mau membatasi tapi kok nanti masyarakat enggak bisa beli (pertamax), jadi chaos nanti. Menurut saya segera saja lakukan penyiapan infrastruktur untuk gas. Nanti saya akan bicara dengan dirut PGN, kerja sama dengan Pertamina, BP Migas, bagaimana untuk segera membangun SPBG. Kalau itu dilaksanakan mulai sekarang paling tidak setahun daerah-daerah yang memang banyak mengonsumi minyak ini paling tidak akan ada penghematan," pungkasnya.
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
