JAKARTA - Kompensasi untuk rakyat miskin jika harga BBM subsidi naik harus jelas dan terarah. Kompensasi ini harus fokus pada sektor pangan dan transportasi.
"Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu tidak fokus policy. Kalau pemerintah mau kasih kompensasi harus fokus, misalnya kalau kenaikan BBM berdampak pada daya beli ya, sektor pangan dan transportasi yang diberi kompensasi," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz ketika berbincang dengan okezone, Rabu (29/2/2012).
Pemerintah, dinilai Harry, juga harus bekerja keras agar BLT atau kompensasi yang direncanakan akan diberikan pemerintah tepat sasaran.
"BLT harus tetap jalan. Namun, pemerintah mesti kerja keras, mana yang berhak dapat BLT mana yang enggak, ini Kemensos yang mesti kerja keras, jangan di belakang meja saja kerjanya," lanjut dia.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri ESDM Jero Wacik telah mengajukan dua opsi kenaikan BBM subsidi, yaitu naik Rp1.500 per liter menjadi Rp6.000 bagi premium dan solar. Opsi kedua adalah pemberian subsidi tetap sebesar Rp2.000 per liter.
Kalau rencana pemerintah ini disetujui DPR-RI dengan pengesahan APBN-P 2012, pemerintah berjanji akan memberikan kompensasi kepada masyarakat. Kompensasi ini dalam berbagai bentuk seperti lebih sering membagikan BLT, beras miskin, beasiswa, serta kompensasi transportasi berupa pemberian voucher gratis angkot atau bis sekolah.
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.