JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku sudah menerima surat Presiden terkait dengan RUU APBN-P 2012.
"Sebelum memulai acara, pimpinan DPR menerima surat presiden perihal RUU Veteran, surat presiden tentang penyampaian nama-nama calon anggota KPU dan BPK, dan surat dari presiden perihal RUU APBN-P 2012," ujar Ketua DPR Marzuki Ali saat membuka Sidang Paripurna DPR-RI di Nusantara Dua, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Meskipun sudah menerima surat Presiden terkait APBN-P 2012 tersebut, Marzuki mengaku tidak mengetahui tentang detail isi APBN-P yang diajukan pemerintah tersebut.
"Ada soal kenaikan BBM subsidi, alasannya dan beberapa perubahan asumsi makro. Tapi detailnya saya enggak baca, langsung saya serahkan ke Badan Anggaran (Banggar)," lanjut dia.
Dalam sidang paripurna yang digelar hari ini, tersiar kabar Menteri Keuangan Agus Martowardojo mewakili pemerintah akan hadir di sidang paripurna terkait dengan pengajuan APBN-P 2012 yang diajukan akhir Februari lalu. Ternyata, sidang paripurna hari ini hanya mengagendakan pengesahan UU Kenoktariatan.
Sementara itu, ditemui ditempat yang sama Anggota Komisi VII Efendi Simbolon menyatakan hal yang berbeda. Dia memastikan belum mengetahui mengenai draf APBN-P, khususnya mengenai pembahasan BBM. "Tidak tahu, tanya kepada yang gembar-gembor. Pejabat banyak yang sok tahu," katanya.
Dia memastikan jika hari ini memang draf tersebut belum sampai di DPR, berarti dipastikan belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai hal itu.
(Widi Agustian)