Anggaran Belanja Subsidi Diprediksi Meningkat 30,8%
JAKARTA - Pemerintah menuturkan anggaran belanja subsidi dalam RAPBN-P 2012 diperkirakan akan mengalami peningkatan yang cukup siginifikan sebesar 30,8 persen menjadi Rp273,155 triliun dari Rp208,850 triliun dalam APBN 2012.
Demikian hal tersebut seperti dikutip okezone dari Nota Keuangan dan RAPBN-P 2012, Jakarta, Rabu (7/3/2012).
Kenaikan anggaran belanja subsidi tersebut dikarenakan beberapa faktor di antaranya, penyesuaian subsidi BBM, dan LPG Tabung tiga kilogram (kg) serta subsidi listrik akibat dampak perubahan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diproyeksikan rata-rata USD105 per barel pada RAPBN-P 2012.
Selain itu perubahan bauran energi (fuel mix) sebagai salah satu parameter penting dalam perhitungan subsidi listrik juga menjadi salah satu penyebab kenaikan anggaran subsidi listrik dan penambahan durasi penyeluran raskin dari 12 bulan menjadi 14 bulan.
Anggaran belanja subsidi dalam RAPBN-P 2012 yang naik 30,8 persen tersebut terdiri dari subsidi energi sebesar Rp230,432 triliun yang mengelami peningkatan sebesar 36,7 persen dari semula Rp168,559 triliun.
Subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi BBM dan LPG tabung tiga kg sebesar Rp137,379 triliun 11,1 persen dari semula Rp123,599 triliun. Kemudian untuk subsidi listrik meningkat menjadi Rp93 triliun dari semula Rp44,96 triliun.
Lalu subsidi nonenergi dalam RAPBN-P 2012 sebesar Rp42,723 triliun yang meningkat 6,03 persen dari semula Rp40,29 triliun, yang terdiri dari subsidi pangan sebesar Rp20,92 triliun yang meningkat 34,1 persen dari semula Rp15,6 triliun.
Untuk subsidi pupuk dalam RAPBN-P 2012 sebesar Rp13,95 triliun yang justru menurun dari semula Rp16,94 triliun. Lalu untuk subsidi benih sebesar Rp129,5 miliar dari semula Rp279,9 miliar. Subsidi PSO dalam RAPBN-P 2012 menjadi Rp2,151 tirliun dari semula Rp2,025 triliun.
Sementara itu, untuk subsidi bunga kredit program dalam RAPBN-P 2012 pemerintah menganggarkan Rp1,29 triliun dari semula Rp1,234 triliun. Serta subsidi untuk pajak sebesar Rp4,263 triliun dari semula Rp4,2 triliun.
