DPR: Pertumbuhan Ekonomi Tak Perlu Dikoreksi

JAKARTA - DPR menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen tidak perlu dikoreksi jika pemerintah mampu memaksimalkan pos-pos penerimaan negara dengan mencegah pos penerimaan yang masih bocor.

Pemerintah melalui Rancangan APBN-Perubahan 2012 menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 6,7 persen menjadi 6,5 persen.  Anggota Komisi XI fraksi Golkar Kamaruddin Syam mengatakan, pos-pos penerimaan negara seperti perpajakan masih memiliki potensi besar untuk digenjot pada tahun ini.

"Saat ini saya kira masih banyak kebocoran-kebocoran, misalnya perpajakan, masih banyak yang harus dibenahi," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/3/2012).

Pemerintah dituntut mampu memperbaiki sistem yang ada, sebagai bagian dari upaya memaksimalkan penerimaan negara. Secara keseluruhan, langkah ini bisa memberikan gambaran keseriusan pemerintah menjaga laju pertumbuhan ekonomi. "Caranya dengan meningkatkan sistem pengawasan, sehingga kebocoran-kebocoran tersebut dapat teratasi," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menegaskan, pembenahan internal telah dilakukan tidak hanya pada sistem tapi juga Sumber Daya Manusia (SDM)."Agar nantinya program intensifikasi dan ekstensifikasi dapat terwujud untuk naiknya penerimaan perpajakan," ungkapnya.

Dia mengatakan, pemerintah juga melakukan koreksi terhadap target penerimaan perpajakan sebesar Rp20 triliun. Namun koreksi ini dikompensasi dengan PNBP yang diperkirakan sebesar Rp50 triliun. "Mengenai kompensasi Rp50 triliun dari PNBP khususnya bidang energi minyak dengan naiknya asumsi ICP USD 105 per barel," tegasnya

(Martin Bagya Kertiyasa)