Ini 3 Alasan PDI-P Ngotot BBM Tak Naik
JAKARTA - Salah satu fraksi yang keukeuh menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI-P). Menurutnya, pilihan menaikkan harga BBM untuk menjaga agar APBN tidak jebol tidak rasional karena disebabkan tiga hal.
Dalam sidang paripurna yang salah satu agendanya adalah mengesahkan RAPBNP 2012 di mana terdapat kenaikan harga BBM subsidi siang ini, FPDI-P membagikan sebuah buku saku kepada hadirin. Buku berjudul "Argumentasi PDI-Perjuangan Menolak Kenaikan Harga BBM" ini mengetengahkan perhitungan komperehensif yang menyangkal argumentasi pemerintah.
"Harga minyak Indonesia (ICP) naik dari USD90 per barel menjadi USD105 per barel sehingga untuk menambal ini, pemerintah butuh penambahan dana subsidi BBM sebesar Rp55,1 triliun. Asumsinya, jika pemerintah punya dana sebesar Rp55,1 triliun, BBM tidak perlu naik," demikian seperti dikutip okezone dari buku saku yang diterbitkan PDI-P, di Jakarta, Jumat
(30/3/2012).
Menurut buku tersebut, pemerintah masih memiliki dana siap pakai dari Sisa Anggaran Lebih 2010 sebesar Rp51,1 triliun, Surat Berharga Negara Rp25 triliun, Penerimaan Dalam Negeri dari kenaikan migas Rp46,8 triliun dan netto utang dan nonutang Rp11,2 triliun, sehingga jika ditotalkan pemerintah memiliki dana tersedia sebesar Rp134 triliun.
"Dari uraian tersebut, pemerintah masih punya dana siap pakai Rp78,9 triliun sehingga kondisi fiskal kita di 2012 ini masih sangat kredibel," lanjut dia.
Argumentasi kedua pemerintah, masih dikutip dari buku tersebut, adalah jika BBM dinaikkan Rp1.500 per liter, maka pemerintah akan mendapatkan dana segar Rp43,09 triliun. Namun di samping itu, pemerintah juga harus mengeluarkan dana kompensasi kenaikan BBM sebesar Rp30,6 triliun sehingga dana tambahan yang diterima pemerintah untuk menambal APBN hanya Rp12,49 triliun.
"Tambahan 0,81 persen (Rp12,49 triliun) sangat kecil. Apa iya APBN jebol? Pernyataan pemerintah bahwa jika harga BBM subsidi tidak naik maka APBN akan jebol adalah tidak benar," papar buku itu.
Asumsi ketiga yang diajukan pemerintah adalah subsidi BBM ternyata tidak dinikmati orang yang membutuhkan dan 77 persen justru dinikmati orang kaya. "Namun, dari data BPS menunjukkan 65 persen bensin dikonsumsi masyarakat dikonsumsi masyarakat menengah bawah dan sisanya dikonsumsi roda empat," tambahnya.
Selain itu, Partai berlogo moncong putih ini juga menyangkal bahwa jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, maka defisit fiskal pemerintah akan berada lebih dari tiga besar sehingga menyalahi Undang-Undang.
"Menurut asumsi PDI Perjuangan, jika harga BBM subsidi dinaikkan Rp1.500 per liter maka defisit anggaran mencapai 2,23 persen, dan jika BBM subsidi tidak naik maka defisit sebesar 2,6 persen saja dan bahkan bisa ditekan ke 2,25 persen jika pemerintah mengurangi faktor kompensasi kenaikan BBM dan risiko volume konsumsi BBM subsidi," tandasnya.
Sekadar informasi, rapat paripurna sendiri saat ini sedang diskors sampai pukul 13.30 WIB. Dalam rapat paripurna siang ini sendiri mengagendakan empat hal, di mana pengesahan RAPBN-P 2012 adalah agenda keempat. Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB sampai saat ini baru mengesahkan satu agenda mengenai pembahasan Kantor Akuntan Publik Calon Pemeriksa Keuangan BPK 2011.
(Martin Bagya Kertiyasa)
