>

Kebijakan Uang Muka Minimal KKB dan KPR

|

Koran SI - Koran SI

Ilustrasi. Foto: Corbis

Kebijakan Uang Muka Minimal KKB dan KPR
Beberapa hari yang lalu kita mendengar berita Bank Indonesia akan mengatur uang muka minimal yang harus dipunyai debitur bila mengambil kredit kendaraan bermotor atau kredit pemilikan rumah (KPR) dari bank.

Untuk kredit kendaraan bermotor, uang muka ditetapkan antara 20-30 persen sedangkan untuk KPR sebesar 30 persen (atau loan-to value ratio 70 persen). Mungkin sebagian besar masyarakat mengkritik kebijakan ini karena membatasi peluang mereka untuk memperoleh kredit dari bank.

Di lain pihak, sebagian pelaku industri perbankan merasa kalau bank sentral terlalu jauh mencampuri bisnis perbankan dan kebijakan ini berpotensi mengganggu proses intermediasi perbankan.

Tentu saja, semua pihak bisa muncul dengan perspektif masingmasing. Namun demikian, kita memiliki keyakinan bahwa pengambil kebijakan di Bank Indonesia tentu sudah memiliki perencanaan yang matang sebelum peraturan ini diberlakukan. Ada sasaran yang hendak dituju untuk kebaikan bersama. Sekarang kita coba menelaah ada apa di belakang pengaturan uang muka kredit di bank.

Dalam terminologi teknis perbankan, kebijakan Bank Indonesia ini disebut loan-to-value ratio (LTV ratio). Istilah loan-to value ratio ini lebih banyak digunakan untuk KPR, sedangkan untuk kendaraan bermotor lebih umum disebut uang muka, walaupun esensi keduanya sama saja. Rasio ini mengukur seberapa besar kredit yang dapat diberikan bank terhadap total nilai agunan aset/objek yang didanai, misalnya rumah atau kendaraan.

Misalnya LTV ratio 80 persen berarti untuk pembelian rumah seharga Rp100 juta, bank hanya dapat memberikan kredit sebesar Rp80 juta. Nah, kekurangannya sebesar Rp20 juta merupakan modal sendiri (equity) dari debitur. Lalu sekarang kenapa LTV ratio harus diatur? Dari sudut pandang manajemen risiko, LTV ratio merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengelola risiko kredit bank.

Semakin rendah LTV ratio, berarti semakin rendah kerugian bank apabila debitur tidak mampu membayar kreditnya. Misalnya kita menetapkan LTV ratio 50 persen, pada kondisi ini berarti bank hanya memberikan kredit 50 persen dan sisanya sebesar 50 persen merupakan modal sendiri dari debitur (bandingkan dengan angka LTV ratio 80 persen di atas, di mana bank berkontribusi sebesar 80 persen, sedangkan debitur hanya 20 persen).

Kalau ternyata karena sesuatu hal debitur mengalami gagal bayar, maka kerugian bank dibatasi hanya sebesar 50 persen. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya berapa nilai wajar LTV ratio dan apakah besaran LTV ratio yang ditetapkan Bank Indonesia saat ini sudah tepat? Sebagai perbandingan mari kita lihat best practices dari penerapan loan-to value ratio untuk KPR di berbagai negara.

Nilai LTV ratio (lihat tabel) secara umum merupakan nilai maksimum dalam kondisi pemberian kredit yang standar.Pada prakteknya LTV ratio ini ditetapkan secara berbeda-beda oleh bank sesuai dengan profil risiko debitur yang bersangkutan. Untuk debitur dengan credit history yang baik dan memiliki hubungan jangka panjang dengan bank, nilai maksimum LTV ratio bisa diperoleh.

Kalau melihat LTV ratio yang ditetapkan negara-negara tersebut, sepertinya rasio 70-80 persen (atau uang muka minimal 20-30 persen) yang ditetapkan Bank Indonesia masih masuk kisaran yang wajar. Namun demikian, sejalan dengan upaya perbaikan krisis finansial global dan antisipasi krisis Eropa, saat ini sejumlah negara mulai meninjau untuk mengurangi tingkat utang (deleveraging) dari sektor publik maupun sektor private, termasuk tingkat utang masyarakat terhadap bank.

Tentu kita belum lupa kalau krisis finansial global 2008 dimulai dari sektor properti yang diakibatkan tingginya tingkat utang (overleveraging) KPR masyarakat Amerika Serikat (AS). Kondisi yang lebih mengkhawatirkan terjadi di kredit kendaraan bermotor. Dengan bermodalkan Rp500 ribu, kita bisa membawa pulang motor seharga minimal Rp8 juta. Itu sama saja artinya dengan LTV ratio sebesar 95 persen lebih.

Kemudahan ini menyebabkan banyak golongan masyarakat dapat memiliki motor secara kredit namun sebenarnya dari sisi penghasilan mereka belum mampu membeli motor. Selama ini bank dan lembaga pembiayaan tutup mata karena kalaupun debiturnya tidak mampu membayar kredit, motor dapat disita dan dijual dengan harga cukup tinggi.

Tetapi tidak ada yang tahu kalau mungkin saja besok harga motor jatuh karena oversupply, sama halnya dengan masyarakat AS tidak percaya melihat harga rumah mereka yang bertahun- tahun terus naik tibatiba anjlok.

MARIO SIMATUPANG
Penulis adalah pemegang kualifikasi profesional
Financial Risk Manager (FRM) yang sedang
menjalankan studi Master dalam bidang
Finance di Rotterdam School of Management (RSM), Belanda
(ade)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    • Analisa Ekonomi

      UMKM Pendorong Ekonomi Nasional

      Pemerintah akan menerbitkan regulasi terkait perizinan satu lembar untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM)

    • Analisa Ekonomi

      Refleksi MP3EI

      Tahun ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

    • Analisa Ekonomi

      Harga BBM dan MEA 2015

      Media massa ramai memberitakan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun hingga kini belum ada kejelasan kapan dan berapa besaran kenaikan harga BBM.

    • Analisa Ekonomi

      Berkaca pada Deflasi di Zona Euro

      Pemulihan ekonomi Zona Euro kembali menghadapi ancaman serius ketika tiga kekuatan ekonomi terbesarkawasanitupada Julilalu mencatatkan kinerja di luar perkiraan Bank Sentral Eropa (ECB).

    • Analisa Ekonomi

      Makna Kemerdekaan dalam Transisi Kepemimpinan

      Hari Kemerdekaan Ke-69 RI tahun ini memiliki makna tersendiri karena bertepatan dengan transisi kepemimpinan nasional.

    Baca Juga

    PNBP Kelautan Kalah dengan Pendapatan Daerah